BAHAS TKDD - Wagub Sulteng H Ma’mun Amir (tengah) dalam acara pertemuan dengan Banggar DPR RI di Gedung Pogombo kantor gubernur, Senin 6 Desember 2021. (Foto: Admin Pimpinan)
  • Wagub Curhat Soal TKDD di Pertemuan Banggar DPR

Palu, Metrosulawesi.id – Wakil Gubernur Sulteng, Ma’mun Amir menyampaikan ‘unek-unek’nya terkait dengan pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam pertemuan Banggar DPR RI dengan seluruh kepala daerah di Sulteng, Senin 6 Desember 2021.

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Said itu dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, juga hadir bupati dan wali kota se Sulteng.

Pada kesempatan itu, Wagub Ma’mun meminta agar pertemuan itu fokus untuk mencari pemecahan masalah dan rekomendasi untuk perbaikan TKDD.

Wagub mengatakan, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki dilema tersendiri dalam pembangunannya. Satu sisi memiliki potensi ekonomi yang besar. Potensi tambang Sulawesi Tengah sangat besar,  tetapi DBH (dana bagi hasil) yang diterima belum mencerminkan potensinya.

“Pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai 15,21 persen atau lebih tinggi dari nasional, tetapi angka kemiskinan dan penganggurannya juga tinggi,” kata wagub.

“Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya,” tambah Wagub.

Selain wagub, sejumlah kepala daerah yang hadir pada kesempatan itu juga menyampaikan sejumlah masukan untuk perbaikan pengelolan TKDD. Terutama terkait dengan perbaikan juklak dan juknis DAK (Dana Alokasi Khusus) yang sering terlambat diterima oleh daerah.

Dihapusnya DID (dana insentif daerah) tahun 2022 juga sangat berpengaruh bagi pemerintah provinsi dan daerah.

Permasalahan lain disampaikan dalam pertemuan itu adalah terkait dengan penerimaan P3K. Penerimaan P3K yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sebanyak 4.000 formasi, sementara di sisi lain anggarannya tidak ditambah oleh Pemerintah Pusat.

Menanggapi unek-unek yang disampaikan kepala daerah itu, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, kondisi yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari penyebaran pandemi Covid-19.

“Fokus Pemerintah Pusat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi, dengan mengeluarkan kebijakan refocussing dan realokasi, sehingga menyebabkan alokasi anggaran yang sudah disepakati sebelumnya, terjadi perubahan baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Astera.

Astera mengatakan, pengalokasian DBH menjadi permasalahan yang dihadapi oleh daerah di seluruh Indonesia. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi agar daerah memiliki persepsi yang sama dalam menghitung DBH. Terutama dalam menentukan waktu perhitungan komoditas yang dimiliki oleh daerah.

“Intinya kita perlu menjaga tatakelola dan harmonisasi yang baik dalam mengelola TKDD baik di pusat maupun daerah. Kami punya komitmen untuk memenuhi semua hak daerah,” kata Astera.

Di akhir diskusi tersebut, Muhidin yang juga merupakan legislator dari Sulteng ini, berharap apa yang disampaikan oleh para kepala daerah, mendapat perhatian dan dicarikan jalan keluarnya dari Dirjen Perimbangan Keungan.

“Kami juga punya komitmen untuk terus memantau pelaksanaan TKDD di seluruh Indonesia, agar pelaksanaan TKDD bisa lebih baik dan berkualitas yang tentunya akan mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Muhidin. (ril/*)

Ayo tulis komentar cerdas