Ilustrasi. (Foto: Ist/ google.co.id)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Laut (Balut) Nonaktif yakni terdakwa Idhamsyah Sahib Tompo (54) dituntut pidana 7 tahun dan 6 bulan penjara atau sama dengan 7,5 tahun penjara.

Tuntutan itu dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erlita Ratna, dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Kamis, 23 September 2021.

Sidang tuntutan itu, dipimpin Ketua Majelis Hakim Marliyus, MS, SH. MH, didampingi Bonifasius N Arywibowo SH dan Darmansyah SH. MH, sebagai hakim anggota.

Idhamsyah Sahib Tompo, merupakan terdakwa dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), fiktif BPKAD Balut tahun 2020, Ia didakwa merugikan Negara Rp1,089 miliar.

Selain pidana badan, Dia (terdakwa) juga dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 10 bulan kurungan, serta uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp 1,089 miliar subsider 2 tahun penjara.

“Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Jaksa Erlita membacakan amar tuntutannya.

Dikatakan Erlita tuntutan itu telah berdasarkan pertimbangan baik hal hal yang meringankan maupun yang memberatkan. Salah satu dari hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Usai pembacaan tuntutan, Ketua majelis hakim kembali menetapkan jadwal sidang lanjutan untuk agenda pledoi atau pembelaan dari terdakwa pada Kamis, 30 September 2021.

Menanggapi tuntutan tersebut, Nasrul Djamaludin SH selaku penasihat hukum terdakwa, mengatakan, pada prinsipnya , pihaknya akan mengajukan pembelaan secara tertulis pekan depan dengan maksimal.  

“Di persidangan, kita mohon untuk  mengajukan pembelaan sepekan, terhitung mulai sekarang,” katanya.

Ia menilai, tuntutan JPU sangat tinggi dan berat , berdasarkan fakta persidangan, tuntutan ini, diluar dugaan.Terlalu berat , tidak sesuai fakta.  Dalam fakta persidangan, menurut pengakuan saksi (Silvana) , kata Nasrul Djamaludin, bahwa ada potongan-potongan perjalanan dinas dan uangnya diserahkan kepada terdakwa.Tapi pengakuan itu, dibantah oleh  terdakwa.  

“Karena yang berinisiatif melakukan potongan itu, yang bersangkutan (saksi Silvana) itu sendiri,” katanya.

Ia menegaskan, pada prinsipnya keterangan-keterangan saksi (Silvana) itu, dibantah oleh terdakwa dan tidak ada bukti lain mendukung keterangan saksi.  Dan keterangan saksi itu, berdiri sendiri.  Ia mengatakan, salahsatu pertimbangan JPU menuntut tinggi, karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya.  

“Hal apa yang harus diakui,” katanya.

Di zaman sekarang ini, kata dia, tidak butuh harus dari pengakuan terdakwa, tapi bagaimana penuntut umum membuktikan apa yang didakwakan, dengan bukti lain. Misalnya, bukti surat.  

“Jangan hanya berdasarkan keterangan saksi saja, tapi juga perlu bukti surat, tapi itu hak dari penuntut umum,” tutup Nasrul Djamaludin.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas