Rapat Badan Anggaran DPRD Sulawesi Tengah bersama TAPD Sulawesi Tengah membahas KUPA dan PPAS-P 2021, di ruang rapat utama DPRD Sulawesi Tengah, Selasa 21 September 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Elwin Kandabu)

Palu, Metrosulawesi.id – Badan Anggaran DPRD Sulawesi Tengah (Banggar) langsung menindaklanjuti nota pengantar kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2021 yang disampaikan wakil gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir dalam rapat paripurna Selasa 21 September 2021.

Banggar membahas KUPA dan PPAS-P bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Tengah, di hari yang sama. Dalam pembahasannya, KUPA dan PPAS-P 2021 hujan pertanyaan dari anggota dewan. Pasalnya, antara KUPA dan PPAS-P dinilai tidak konsisten, bahkan 9 visi gubernur tidak tertuang didalamnya.

Hunjan pertanyaan itu membuat Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Dr Nilam Sari Lawira naik pitam. Ditambah lagi banyaknya pertanyaan itu berkaitan dengan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dimana saat rapat Banggar Plt Kepala Beppeda Dr Suandi tidak hadir, hanya diwakili kepala bidang dan staf Bappeda saja.

“Kalau PPAS-P bisa menerjemahkan KUPA, harusnya pertanyaan anggota tidak ada lagi, apalagi sebanyak ini. Harusnya, sembilan visi gubernur sudah tersalurkan dalam KUPA-PPASP, tapi nyatanya itu tidak ada,” tegas Nilam Sari.

Ketua DPRD makin naik pitam karena Dr Suandi tidak hadir dalam rapat Banggar, padahal sebagian besar pertanyaan anggota dewan ditujukan kepada Bappeda. Nilam sari juga melihat, Bappeda tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai perencana, itu terlihat tidak tersaringnya program yang diusulan OPD teknis.

“Kenapa Bappeda tidak filter usulan OPD. Sedari awal sudah disampaikan dalam menyusunan program itu harus money follow program bukan money follow function. Tapi kelihatannya OPD tidak melakukan itu, masi memakai money follow function,” tegas politisi Nasdem ini.

Nilam Sari menilai Bebal Bappeda karena ada beberapa program fisik yang diusulkan tidak memperhatikan waktu. Padahal, perubahan APBD hanya berlangsung tiga bulan yaitu Oktober, November dan Desember, sementara pekerjaan fisik nilainya mencapai belasan miliar.

“Bebal ini Bappeda,” kesalnya.

Sorotan juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, yang mempertanyakan alasan paling prioritas melakukan perubahan APBD. Soalnya dalam penganggarannya, ada alokasi anggaran untuk PON, Operasi Madago Raya dan beberapa lainnya. Tetapi dalam kebijakan umumnya tidak dijelaskan, padahal kegiatan itu banyak menyerap anggaran.

“Satu katapun dalam KUA tidak ada disebutkan PON, tetapi dalam anggaran dialokasikan untuk PON. Padahal ini mendapatkan alokasi cukup besar termasuk Operasi Madago Raya. Makanya saya pertanyakan, apa alasan utama melakukan perubahan,” tegas Muharram.

Sementara itu, Asisten I Sulawesi Tengah, Faisal Mang yang memimpin TAPD rapat bersama Banggar menyampaikan sudah menghubungi berkali-kali Kepala Bappeda tetapi tetap tidak hadir. Atas banyak pertanyaan Banggar, Faisal mengakui tidak bisa menjawabnya sekaligus, karena pasti tidak memberikan kepuasan bagi Banggar.

Karena pembahasan belum selesai, Ketua DPRD mengambil kesimpulan rapat bersama antara Banggar-TPAD diskorsing dan dilanjutkan kembali pada hari berikutnya, sesuai undangan dari DPRD.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas