DEMO - Massa aksi yang menamakan Forum Rakyat Donggala (FRD) berunjuk rasa menolak Pansus Hak Angket, Rabu 15 September 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Pansus Hak Angket Butuh Enam Jam

Donggala, Metrosulawesi.id – Ketua Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Donggala, Abd Rasyid mengungkapkan, butuh waktu selama enam jam untuk membacakan laporan.

“Tebal juga (dokumen) laporannya, kalau dikira-kira saat membacakan di hadapan paripurna sekitar enam jam,” kata Rasyid ditemui di kantornya, Selasa, 14 September 2021. 

Diketahui Pansus Hak Angket diamanahkan dalam rapat paripurna pada 7 Juli 2021 untuk menyelidiki sembilan dugaan pelanggaran dengan durasi waktu bekerja selama 60 hari (bukan hitungan kalender).

Adapun sembilan dugaan pelanggaran yang diselidiki Pansus Hak Angket yakni, pertama, menyelidiki dugaan penggunaan dokumen palsu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainya, dalam hal pengangkatan, pelantikan, mutasi, dan lelang jabatan tinggi pratama.

Kedua, menyelidiki dugaan pelanggaran paraturan perundang- undangan atas proses penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan terhadap 2 PNS yaitu atas nama Umar Hamid dan Pattakali.

Ketiga, menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pengadaan alat tekonologi tepat guna dan website (TTG).

Empat, menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap pengaktifan kembali 15 ASN yang telah menjalani hukuman (incrah) atas tindak pidana kejahatan dalam jabatan dan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, serta 3 ASN yang telah menjalani hukuman (incrah)atas tindak Pidana Umum secara berencana, bahkan dilantik menjadi pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Donggala.

Abd Rasyid. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Lima, menyelidiki penggunaan dan pelaksanaan dana bansos rehab rekon pasca bencana 2018, yang hingga tahun 2021 belum selesai 100%, patut diduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana LHP-BPK RI tahun 2020.

Enam, menyelidiki pembentukan Majelis TP TGR tahun 2020 serta pelaksanaan tugas dan tata cara yang diduga melanggar beberapa peraturan perundang-undangan.

Tujuh, menyelidiki penggunaan dana Covid-19 Tahun 2020, yang diduga terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaannya.

Delapan, menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap mutasi sejumlah ASN baik struktural maupun fungsional Guru dan tenaga kesehatan Tahun 2020 dan 2021.

Dan, terakhir menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap SK Bupati Donggala tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, sedangkan kasus Doti hanya pelengkap, dikarenakan sudah masuk ranah hukum.

Rasyid menegaskan, pansus hak angket dibantu tim hukum sudah menyelesaikan pekerjaaan tersebut sesuai waktu yang ditentukan.

“Sebenarnya tanggal 15 kami sudah siap membacakan laporan, tapi karena rapat badan musyawarah meminta diundur, ya kami ikut saja, 20 September mendatang,” sebut mantan ketua Tim Sukses Sakaya (Kasman-Yasin)

Ditanya isi dari laporan pansus hak angket, Rasyid tidak mau memberikan tanggapan.

“Kita bekerja sesuai aturan, ikuti prosedur, cukup laporan angket saja yang kami sampaikan, ya, selanjutnya akan dikembalikan ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Insya Allah teman-teman DPRD solid, akan kemana hasilnya nanti ditunggu saja,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Donggala ini.

FRD Demo Dukung Kasman Lassa

SEMENTARA itu, massa mengatasnamakan Forum Rakyat Donggala (FRD) Rabu (15/9/2021) melakukan aksi tolak Pansus Hak Angket di gedung DPRD Donggala.

Aksi yang diguyur hujan tersebut, hanya membuahkan hasil kekecewaan massa aksi FRD. Pasalnya tak ada satu pun anggota DPRD yang masuk kantor.

Korlap aksi, Fajran kecewa dengan seluruh anggota DPRD yang tak satupun berada di kantor. Dia bahkan mengancam datang kembali meminta paripurna pansus hak angket dihentikan.

“Kalau bukan prokes ini, pasti pendukung Kasman Lassa hadir ribuan di DPRD, tapi kami akan turun lagi Senin depan (20/9) dengan tetap membawa massa,” sebutnya.

“Karena ini prokes, kami juga akan melakukan aksi di setiap kecamatan memberikan dukungan kepada bupati Kasman Lassa,” tutupnya.

Pantauan Metrosulawesi sebelum meninggalkan halaman kantor DPRD, massa aksi menyempatkan “joget naikan imun” memutar musik dero.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas