JEMPUT WAPRES - Ketua DPRD Sulteng, Hj Nilam Sari Lawira (kiri) bersama Gubernur Rusdy Mastura saat menjemput Wapres Ma’ruf Amin di Bandara Mutiara Sis Aldjufri, Kamis 6 Januari 2022. (Foto: Istimewa)
  • Soal Lahan Huntap

Palu, Metrosulawesi.id – Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana di Sulteng belum mencapai titik akhir. Terutama soal kesiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).

Salah satu agenda kunjungan Wapres Ma’ruf Amin ke Palu pada Kamis 6 Januari 2022, adalah mengevaluasi pembangunan huntap.

Di hadapan Wapres Ma’ruf Amin pada rapat evaluasi penanganan RR, Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, mengungkapkan kekecewaannya pada lambannya penanganan rehab rekon tersebut, terkhusus pembangunan huntap (hunian tetap).

“Jika mengacu pada Pergub seharusnya seluruh warga terdampak bencana sudah menerima dan menikmati huntap pada Oktober 2021. Namun sangat disayangkan sampai saat ini sudah 3 tahun lebih, pembangunan huntap masih saja terkendala dengan masalah status lahan yang belum clean and clear,” ungkap Nilam.

Sebelumnya, pemerintah telah berjanji akan menyelesaikan bantuan dan huntap bagi warga terdampak bencana dalam waktu kurang dari 2,5 tahun. Hal ini mengacu dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 2019 tentang rencana masa RR pascabencana Sulteng. Selain itu juga ada Inpres nomor 10 tahun 2018 yang telah habis masa berlakunya pada 31 Desember 2020.

Nilam mengatakan, jumlah huntap yang dibangun oleh Kementerian PUPR belum seberapa. Jika merujuk dari catatan awal Kementerian PUPR, bahwa total huntap yang dibutuhkan oleh WTB (warga terdampak bencana) sebanyak 11.788 unit. Kemudian PUPR berencana akan membangun sebanyak 8.788 unit dan sisanya 3.000 unit dibangun pihak lain.

“Kenyataan yang ada hingga saat ini baru terbangun 630 unit huntap tahap 1A dan membutuhkan waktu kurang lebih 14 bulan,” ungkapnya.

Demikian pula dengan pembangunan 976 unit di tahap 1B, yang masih urung memiliki kejelasan dan kepastian.

“Kegagalan ini adalah kelalaian pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota,” kata Politisi Partai NasDem ini.

Nilam mengatakan, pada APBD Perubahan tahun 2021 Provinsi Sulteng, telah disepakati memberikan bantuan hibah ke kabupaten/kota sebesar Rp55 miliar. Rinciannya, Kota Palu sebesar Rp27 miliar untuk program pembebasan lahan Jembatan IV Palu, pembebasan lahan Huntap Kota Palu sebesar Rp12 miliar, Kabupaten Sigi berjumlah Rp6 miliar pembebasan lahan huntap, Kabupaten Donggala di angka Rp10 miliar.

Dikatakan, jika status lahan sudah bersih dan tuntas maka Kementerian PUPR berjanji akan segera membangun huntap.
“Bapak Wali Kota Hadianto Rasyid pun berjanji pada Wapres Ma’ruf saat rakor hari pertama bahwa permasalahan lahan seperti di Huntap kawasan Tondo 2 akan diupayakan selesai di akhir bulan Februari,” imbuhnya.

Sehingga Nilam sangat mengharapkan segala permasalahan terkhusus pembebasan tanah bisa segera selesai.

“Semoga kedatangan Wapres RI Bapak Ma’ruf Amin (bisa) efektif dan menjadi solusi untuk percepatan pembangunan huntap bagi warga terdampak bencana Sulteng 28 September 2018,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas