Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Terkait dengan klaim PT. Sumber Batuan Prima (SBP) atas izin TUKS (Terminal Untuk Keperluan Sendiri) di wilayah Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Anggota DPRD Provinsi Sulteng Fraksi NasDem menyatakan hal itu harus ditinjau kembali.

Karena, kata dia,  berdasar pada SKPT yang dimiliki, jelas bahwa lokasi yang dimaksud berada di sebelah selatan SKPT PT. Maxima Tiga Berkat (MTB) yang sebelumnya telah dibatalkan, dan lokasi tersebut sesungguhnya adalah wilayah laut yang direklamsi kemudian dibuatkan SKPT.

“Membuat SKPT di atas laut dengan modus reklamasi itu tindakan melawan hukum,” ungkap Yahdi Basma, dalam keterangan tertulisnya Kamis, 30 Desember 2021.

Yahdi juga menegaskan, dasar daratan yang digunakan untuk izin TUKS PT. SBP tentu cacat hukum. Dirinya mengaku sudah terima laporan publik dari warga masyarakat di sekitaran Watusampu, tepatnya di titik SKPT perseroan tersebut.

“Ini tugas saya. UU perintahkan kami melayani warga di daerah pemilihan masing-masing. Dan warga Sulteng umumnya. Demikianlah bentuk tanggung jawab kami atas pengawasan proses pembangunan,” tegas Presidium Nasional PENA98 (Persatuan Aktivis 98) ini.

Sebaiknya kata Yahdi, para Lurah harus berhati-hati dalam menerbitkan SKPT di area produktif, termasuk di Watusampu. Pun demikian pengusaha harusnya beritikad baik dalam memenuhi syarat perizinan dengan benar.

“Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan laporan masyarakat ini. Dari data administrasi saja sudah jelas bahwa klaim tersebut berada di wilayah laut, sebagaimana surat pembatalan SKPT milik PT. Maksima yang menurut rekomendasi DPRD Kota Palu  berada di atas perairan,” tutupnya. (edy***)

Ayo tulis komentar cerdas