Yudiawati Vidiana. (Foto: Metrosulawesi/ Moh Fadel)

Palu, Metrosulawesi.id – Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati Vidiana menegaskan, penghapusan pengutan hanya berlaku untuk jenjang SMA/SMK negeri. Sementara di SMA/SMK swasta tidak berlaku, sebab mereka sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan.

“Misalnya seperti SMA Al Azhar Mandiri Palu, mereka tetap melakukan pungutan sesuai kewenangannya, karena sekolah mereka di bawah naungan yayasan. Kemudian juga dana BOS sekolah swasta maupun negeri yang berprestasi atau di daerah sangat tertinggal, mereka dapat menerima dana BOS kinerja dan afirmasi, ditambah dengan BOS reguler,” jelas Yudiawati, melalui ponselnya, belum lama ini.

Sebelumnya, Yudiawati mengatakan, untuk mengantisipasi pembiayaan operasional sekolah, Pemprov Sulteng menyiapkan dana BOS daerah, yang akan di-launching pada Januari ini juga.

“Nah dengan adanya BOS daerah tidak ada lagi pungutan. Pendidikan gratis sudah diterapkan,” jelas Yudiawati.

Dia mengatakan, saat ini sedang dirancang surat keputusan (SK) Gubenur Sulteng tentang dana BOS Daerah. SK ini akan menjadi acuan sekolah, sebagai penerima BOS daerah tersebut.

“Yang jelas SMA dan SMK di Sulteng tidak ada lagi pungutan. Apabila ada sekolah kedapatan ambil pungutan, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kecuali biaya kesepakatan antara orang tua dan sekolah untuk biaya siswa Praktik Kerja Industri (Parekrin) di jenjang SMK,” ungkapnya.

Yudiawati mengatakan, rencananya pekan depan dilaksanakan FGD (Focus Group Discussion) ketiga terkait dana BOS daerah, setelah itu di minggu ketiga Januari, dana BOS daerah sudah bisa di-launching.

Dikatakan, alokasi dana BOS daerah per sekolah akan dilakukan berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.

“BOS daerah ini sebagai pemenuhan untuk kegiatan yang tidak dibiayai oleh BOS reguler. Seperti membayar honor guru yang tidak masuk di dalam NUPTK. Kemudian membiayai kegiatan operasional sekolah, yang tidak dibiayai oleh BOS pusat. Jadi semua untuk kegiatan yang ada di sekolah, nanti akan keluar di Juknis BOS daerah,” jelasnya.

Kata Yudiawati, untuk anggaran dana BOS daerah baru dialokasikan Rp20 miliar. Namun anggaran ini baru sampai enam bulan. Jadi targetnya itu dalam satu tahun kurang lebih Rp40-50 miliar. Kemudian untuk proses pencairannya diupayakan per bulan.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas