Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulteng H Longki Djanggola mengakui menjelang akhir periode kedua kepemimpinannya, masih ada target-target pembangunan yang belum tercapai. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal itu diungkapkan Gubernur di hadapan para pemimpin redaksi media cetak dan online di Warkop Kapeo, Jalan Sam Ratulangi Palu, Jumat, 28 Februari 2020.
Gubernur bersyukur capaian visi misi dalam pemerintahannya di periode kedua cukup baik.
‘’Capaian visi misi Alhamdulillah cukup baik, meski ada target-target yang belum tercapai, antara lain penurunan angka kemiskinan, memang masih menjadi masalah,’’ kata Gubernur yang saat itu didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Moh. Haris Kariming.
Menurut Gubernur, terjadinya bencana alam pada 28 September 2018 lalu turut menjadi penyebab angka kemiskinan di Sulteng. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah terjadi penurunan angka kemiskinan namun tidak signifikan. Yakni persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah hingga Maret 2019 mencapi 13,48 persen, angka ini mengalami penurunan dibandingkan persentase angka penduduk miskin Sulawesi Tengah pada bulan September 2018 sebesar 13,69 persen atau turun sebesar 0,21 persen poin.
Pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah mencapai 410,36 ribu orang (13,48 persen), berkurang sebesar 3,13 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 413,49 ribu orang (13,69 persen).
Secara makro ekonomi Provinsi Sulteng, Gubernur mengaku bangga karena kondisi pasca bencana, masih di atas rata-rata nasional. Demikian juga dengan inflasi. Kata Gubernur faktor-faktor penyebab inflasi bisa diantisipasi sehingga terjadi penurunan inflasi yang luar biasa.
Gubernur juga mengatakan, selama 8 tahun menjadi gubernur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah 6 kali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
‘’Ini artinya dari sisi pemanfaatan keuangan kita tetap pada on the track, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,’’ kata Gubernur.
Sementara itu Karo Humas dan Protokol, Moh. Haris Kariming mengatakan pertemuan Gubernur dengan para pemimpin redaksi akan digelar secara berkala yakni 3 bulan sekali. Biro Humas juga masih akan menggelar uji kompeteni wartawan (UKW) dengan jumlah peserta lebih banyak.
Reporter: Syahril Hantono
