Muslimun. (Foto: Ist)
  • Kimung: Berinvestasi di Palu Harus Taat Aturan

Palu, Metrosulawesi.id – Investasi jaringan internet oleh pihak PT. XL Axiata di wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah mendapat teguran serius dari pemerintah setempat. Pasalnya, program bernama XL Home yang menyasar paket pemasangan jaringan internet dan tv kepada masyarakat itu diungkapkan belum memiliki izin operasi.

Hal tersebut mencuat ketika agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Anggota Komisi III (C) DPRD Kota Palu yang mengundang pihak PT. XL Axiata bersama penjajanya (vendor) pada Selasa, 29 November 2022.

Dalam rapat dihelat di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Palu, Jalan Mohammad Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu itu mengemukakan bahwa baik pihak pertama yaitu PT. XL Axiata, pihak ke dua dan ke tiga (penjaja) semuanya urung memiliki izin operasi.

Salah seorang Anggora Komisi C DPRD Palu, Muslimun, saat dimintai penjelasannya ihwal kejanggalan tersebut, bertutur, proyek itu memakai salah satu perusahaan jaringan informatika bernama Inforter sebagai pihak kedua. Kemudian yang mengerjakan empat perusahaan berbeda sekaligus sebagai pihak ketiga (penjaja) dalam pengerjaan teknis di lapangan.

“Tapi prinsipnya mereka belum mengantongi izin. Baik XL yang kemudian men-subkontraktor ke Inforter sampai men-subkontraktor kan lagi ke empat perusahaan, salah satunya PT. Sirih itu semuanya belum miliki izin operasi secara resmi,” ujar Muslimun lewat sambungan telepon.

Muslimun menuturkan, pengakuan pihak PT. Sirih ketika RDP itu hanya memiki surat KRK (Kerangka Rencana Kota) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Palu.

“Izin yang dimaksud ini izin operasi resmi dari (Dinas) PTSP. Sementara KRK itu kan bukan izin,” imbuh pria karib disapa Kimung ini.

“Itu kan baru (surat) rencana kerja yang PT. Siri anggap itu termasuk izin. Cuma dorang sudah ba tanam pipa dan tiang sampai tower selama ini. Ini kan salah dalam aturan,” tegasnya.

Sehingga pihaknya saat ini bersikap mengeluarkan hasil rekomendasi, untuk meminta pemberhentian sementara kepada perusahaan yang terlibat, sembari menunggu penerbitan izin operasi dari PTSP Palu.

“Sebenarnya yang kami undang itu pihak XL, kami tidak mau tahu itu pihak vendor-nya mereka. Kemudian logikanya begini, komiu ketika berinvestasi di Palu harus taat aturan setempat lah,” tandas Kimung alias Muslimun, Anggota Komisi C DPRD Palu.

Reporter: Faiz Lanoto
Editor: Yusuf Bj

1 COMMENT

  1. Sangat disayangkan sekali Pemerintah dalam menangani kebutuhan administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak XL. Hal ini harusnya tidak dibarengi dengan himbauan untuk pemberhentian operasional, mengingat produk dan layanan yang ditawarkan XL Home dalam hal ini sudah sangat jelas dan tidak ada indikasi yang membahayakan bagi masyarakat.

    Adapun keberadaan brand kompetitor yang bisa memberikan value proposition yang lebih baik harusnya diapresiasi dong, juga dijadikan sebagai cambukan buat Provider BUMN buat lebih memperhatikan kualitas layanan dan juga value produk produknya

Ayo tulis komentar cerdas