Nurjanah. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Anggota DPRD Donggala Partai Amanat Nasional (PAN) Nurjanah mengkritisi pernyataan Sekretaris DPD PAN Donggala Ahmad Rasyid.

“Saat saya baca koran Metrosulawesi yang terbitan Kamis (30/11/2022) cukup menggelitik juga pernyataan Sekretaris PAN Donggala Ahmad Rasyidi. Dia katakan Nurjanah bukan lagi Anggota DPRD dan kursi DPRD lagi kosong. Dan bahkan hak-hak sebagai anggota DPRD akan dibekukan,” kata Nurjanah, Kamis 1 Desember 2022 di kantor DPRD Donggala.

“Ada baiknya Sekretaris PAN Donggala Ahmad Rasyid untuk bersabar dan rajin membaca. Karena hak dan kedudukan sebagai anggota DPRD begitu jelas termuat dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” sebutnya.

Nurjanah menjelaskan, keputusan mencabut dan menghilangkan hak anggota DPRD sudah begitu jelas siapa yang didelegasikan oleh UU dan apa landasan hukumnya.

Sebagai partai politik yang ditugaskan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, maka sudah sepantasnya menempatkan segala sesuatunya dalam norma peraturan perundang-undangan.

“DPD PAN menyurat sesuai prosedurnya, dan saya melakukan pembelaan diri sesuai pula dengan prosedurnya,” ucapnya.

Dia meminta jangan berburuk sangka apalagi sampai menuduh SK Gubernur Sulawesi Tengah bisa diatur.

“Saya hanyalah ibu rumah tangga biasa yang dipercayakan oleh masyarakat menjadi anggota DPRD selama dua periode dan sedang berjuang mempertahankan hak dan kewajiban saya yang dilindungi UU,” tegasnya.

Politisi asal Labuan ini meminta kepada seluruh pengurus DPD PAN untuk fokus di pileg 2024 mendatang.

“Sudahlah bapak-bapak yang terhormat, deret titel bapak sekalian tidaklah sebanding dengan saya ini. Marilah kita jaga partai kita PAN dan berfokuslah pada pemenangan 2024. Saya hanyalah seorang perempuan biasa yang tidak layak bapak bicarakan terus menerus dari forum ke forum,” tuturnya.

“Donggala kita sedang tidak baik-baik saja, tingkat kemiskinan merajalela dan sudah saatnya kita gaungkan slogan yang bapak ketua DPD PAN selalu dengungkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPD PAN Donggala Ahmad Rasyid kepada Metrosulawesi, Rabu (29/11/2022) membenarkan telah mencabut kartu keanggotaan (KTA) Nurjanah sebagai kader PAN. 

Bahkan Ahmad Rasyid menegaskan, Nurjanah bukan lagi anggota DPRD Donggala dan kursi di DPRD sudah kosong bahkan hak-hak Nurjanah sebagai anggota DPRD akan dibekukan.

“Tidak perlu menunggu proses persidangan, ini persoalan internal partai, bukan persoalan antar partai, kami sudah rapat pleno tanggal 28 November kemarin bersama ketua DPD Pak Kasman lassa dan telah mencabut KTA Nurjanah, saudari Nurjanah tidak mematuhi aturan partai, tidak memberikan kompensasi kepada Abdul Halim caleg urutan kedua selama dua tahun lamanya, Nurjanah harus memberi kompensasi 10% tetapi itu tidak dilakukannya,” katanya.

Ahmad Rasyid juga menyesali keluarnya surat gubernur nomor 171.2/593/Ro.protokol yang ditandatangani Gubernur perihal pemberitahuan yang isinya meminta menunda PAW Nurjanah sebelum ada putusan pengadilan negeri Donggala (inkrah).

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas