Leon Presley Ephaproditus Patambo. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Leon Presley Ephaproditus Patambo*)

INDONESIA  sebentar lagi akan menyambut pesta demokrasi pada tahun 2024. Pesta demokrasi pada 2 tahun mendatang ini akan dilaksanakan secara serentak sebanyak 2 kali. Pertama akan melaksanakan pemilihan Presiden danWakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta anggota DPD, pada 14  Februari 2024. Dilanjutkan pada 27 November 2024, untuk pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati.

Namun dalam menyambut pesta demokrasi ini, terjadi pro dan kontra dimana ada beberapa pihak yang ingin Pemilu ini, ditunda 1 sampai 2 tahun,  dan ada juga yang ingin pemilu tetap dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Beberapa partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional setuju agar pemilu tersebut ditunda dengan alasan agar pemerintah fokus dalam menangani kondisi pandemi dan ekonomi yang merosot dalam 2 tahun belakangan ini.

Dipihak lain PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera. Partai Persatuan Pembanguna dan Partai Demokrat tetap setuju agar Pemilu dilaksanakan pada tahun 2024, dengan alasan kepatuhan pada konstitusi, sedangkan Partai Gerindra belum menentukan sikap (sumber : https://nasional.tempo.co/read/1566972/3-partai-pengusul-penundaan-pemilu-2024-disebut-mendapat-sentimen-negatif/full&view=ok)

Walaupun sempat terjadi kericuhan mengenai isu penundaan Pemilu ini, Presiden Jokowi akhirnya menegaskan bahwa pemilu akan tetap diadakan sesuai jadwalnya pada 14 Februari 2024.

“Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga soal 3 periode,” ujar Presiden Jokowi pada salah  satu interview.

Persiapan menjelang pemilu harus dimulai dari saat ini untuk memperketat dan meminimalisir terjadi kericuhan dan kecurangan pada saat penyelenggaraan.

Pemerintah juga harus mengatur kembali regulasi yang ada dengan menyesuaikan pada keadaan pandemi saat ini. Protokol Covid-19 harus diperketat untuk mencegah terjadinya loncatan angka pasien Covid-19 selama Pemilu berlangsung. Arus kedatangan masyarakat ke TPS harus diatur secara baik dengan tetap memaksimalkan partisipasi pemilih.

Juga harus diatur dalam regulasi adalah keselamatan para penyelenggara dari petugas di TPS sampai pada KPU Pusat. Berkaca pada Pemilu serentak di Tahun 2019, petugas yang meninggal sebanyak 894 orang dan yang sakit sebanyak 5.175 orang (pernyataan Arif Budiman sebagai Ketua KPU pada saat itu yang dimuat di media Kompas tanggal 22 Januari 2020), maka sudah seharusnya ada regulasi yang menjamin keselamatan para penyelenggara serta semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

Dalam penyelenggraan Pemilu 2024 serentak tentunya akan memunculkan anggaran untuk kegiatan tersebut, Komisi II DPR RI bersama penyelenggara Pemilu dan pemerintah pada 13-15 Mei, telah melakukan rapat konsinyering, yang memperoleh beberapa kesepahaman terkait program, tahapan, dan anggaran Pemilu 2024. Rapat konsinyering tersebut menyepakati anggaran Pemilu 2024 sesuai usulan dari KPU yaitu sebesar Rp. 76.656.312.294.000 atau Rp. 76,6 triliun.

Jumlah dana yang sangat besar tersebut harus dibarengi dengan semangat efektivitas dan efisiensi penggunaan uang negara pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 oleh para penyelenggara. Semua Lembaga Negara serta Organisasi Masyarakat Sipil  yang focus pada issue demokrasi dan anti korupsi, bersama – sama mengawasi penggunaan dana negara tersebut agar jangan diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Sebagai masyarakat Indonesia, tentu saja kita juga perlu mempersiapkan diri untuk menyambut pesta demokrasi ini. Jangan sampai pesta demokrasi mendatang ini akan menjadi pemecah karena adanya perbedaan pilihan.

Lantas bagaimana seharusnya sikap kita untuk menyambut Pemilu serentak mendatang?

Yang pertama perlu mempersiapkan diri kita untuk Pemilu mendatang. Mempersiapkan diri yang dimaksud disini ialah memperdalam edukasi kita seputar Pemilu, jangan sampai termakan berita-berita hoax di media sosial yang akan membawa perpecahan dalam masyarakat. Sebagai masyarakat berintelektual, kita harus menyaring berita-berita di media sosial karena pada saat ini banyak berita yang bertujuan untuk  saling mengadu domba.

Masyarakat jangan sampai salah memilih pemimpin, perlu pertimbangan yang sangat baik, salah satunya dengan cara melihat rekam jejak para calon. Kesalahan menentukan pilihan selama lima menit akan berdampak pada nasib kehidupan bangsa lima tahun mendatang. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin ataupun tidak menggunakan hak pilih kita. Pilihlah pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Jangan sampai kita termakan oleh money politic yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku masyarakat/pemilih menggunakan imbalan materi balik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Dengan jiwa nasionalis yang tinggi, jangan sampai kita mengorbankan masa depan Negara Indonesia, hanya untuk mendapat uang sogokan politik. Pilihlah pemimpin yang benar-benar layak yang bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan bisa bersaing dengan negara-negara besar.

Begitu pula dalam hal dukung mendukung calon, setiap orang punyak hak menentukan siapa “jagoannya” tetapi bukan berarti lantas menyerang calon dan pendukung yang lain dengan kekerasan verbal atau kekerasan fisik, agar bangsa kita terhindar dari polarisasi yang berujung pada sentimen yang bisa mengakibatkan perpecahan sebagai sebuah bangsa.

Pemilu Serentak di tahun 2024 mestilah dijadikan sebaga pesta demokrasi, penyelenggara netral dan beratnggungjawab pada tugas sesuai dengan sumpahnya dan masyarakat mengikuti perayaan tersebut dengan cara yang baik dan humanis serta demokratis. Mari berpesta dengan bertanggungjawab agar bisa bergembira dan bersuka cita.(*)

*) Penulis adalah mahasiswa semester 2 jurusan Hubungan International Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Brawijaya Malang/NIM   : 215120407111009)

1 COMMENT

Ayo tulis komentar cerdas