Kejari Poso saat melaksanakan tahap II kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa. (Foto: Metrosulawesi/ Saiful Sulayapi)

Poso, Metrosulawesi.id – Kejaksaan Negeri Poso   melaksanakan  Tahap II Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti dari tim Penyidik ke tim Penuntut Umum seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Poso terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso TA. 2019 dan TA. 2020, Selasa (29/11) di kantor Kejari Poso dengan tersangka Ferdinan Kaose, Pj Kades Gintu Kecamatan Lore Selatan.

Kepala Kejaksaan Negeri Poso LB Hamka, SH, MH, dihadapan wartawan menegaskan Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nomor: Print-01/P.2.13/Fd.2/06/2022 Tanggal 30 Juni 2022, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Poso dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso TA. 2019 dan TA. 2020 telah memeriksa Saksi Sebanyak 14 orang, 1 Ahli dari Inspektorat Kabupaten Poso.

Serta mengumpulkan alat bukti berupa Surat Keputusan (SK), APBDes TA. 2019 dan TA. 2020, RKPDes TA. 2019 dan TA. 2020, SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) TA. 2019 dan TA. 2020 dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso TA. 2019 dan TA. 2020 Nomor : SR3/PW19/5/2022 tanggal 21 Juni 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 284.862.997,36.

“Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Poso berhasil melakukan penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso TA. 2019 dan TA. 2020 sebesar Rp. 81.150.000,” sebutnya Kajari Poso.

Lanjut Kajari Hamka menyebut,  perbuatan tersangka Ferdinan Kaose selaku Pj. Kepala Desa Gintu Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 dan TA. 2020 diduga melanggar   Pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta

Pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Penyidikan perkara ini dinyatakan selesai setelah tim penyidik melaksanakan Gelar Perkara atau Ekspose hasil penyidikan, selanjutnya pada tanggal 21 November 2022 dilakukan penyerahan berkas perkara dari Tim Penyidik kepada Penuntut Umum, dan setelah dilakukan penelitian kelengkapan berkas perkara dinyatakan sudah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan hasil penelitian berkas perkara Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap dan menerbitkan P21 Nomor: B271/P.2.13/Ft.1/11/2022 tanggal 24 November 2022 an  tersangka  Ferdinan Kaose,” tegas LB Hamka.

Berdasarkan P21 tersebut tambah LB Hamka, hari ini  ( Selasa, 29/11) tim penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Poso, selanjutnya Penuntut umum melakukan penahanan di tahap penuntutan terhadap tersangka Ferdinan Kaose selama 20 hari ke depan. Mendampingi Kajari Poso LB Hamka SH MH dalam konferensi pers diantaranya Kasie Pidsus Hazairin SH, Kasie Intel Reza Kurniawan SH, Kasie Datun Njang SH.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas