Ilustrasi. (Grafis: Dok Metrosulawesi)
  • Disomasi PT Trinitan, BPST Buat Laporan ke Polisi

Palu, Metrosulawesi.id – PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST), perusahaan yang mengelola kawasan ekonomi khusus (KEK) Palu melaporkan dugaan penggelapan dana sebesar Rp1,7 miliar ke Mabes Polri. Dana itu diduga digelapkan oleh oknum pengurus PT BPST sebelumnya.

“Permasalahan ini kami sudah adukan ke Mabes Polri. Dan Mabes Polri telah melimpahkannya ke Polda Sulteng, karena pertimbangannya semua barang bukti dan saksinya ada di Palu,” kata kuasa hukum PT BPST, Indah Sariwati SH kepada Metrosulawesi, Senin 8 Agustus 2022.

Kasus dugaan penggelapan itu terungkap setelah PT Trinitan Resoucetama Indonesia mengirimkan somasi, menuntut agar PT BPST memenuhi kewajibannya.

“PT BPST diminta untuk peduli dengan kewajibannya oleh PT Trinitan karena perusahaan telah menyetorkan dana sebesar Rp1,7 miliar. Tetapi setelah dicek dana itu tidak termasuk dalam rekening yang dilaporkan ke pengurus baru BPST,” kata Indah.

Sementara itu dalam suratnya ke BPST, Direktur Utama PT Trinitan Metals dan Minerals, Widodo Sucipto menyebutkan telah melakukan pembayaran sejumlah enam item yang total dananya mencapai Rp1,7 miliar lebih.

Dana itu dibayarkan melaui transfer bank ke rekening atas nama PT BPST di Bank BCA Palu.

“Setelah kami cek rupanya rekening itu tidak termasuk yang dilaporkan oleh pengurus sebelumnya,” kata Indah melalui sambungan telepon.

Informasi yang diperoleh, dana sebesar Rp1,7 miliar lebih itu ditransfer oleh pihak PT Trinitan sebanyak enam kali melalui rekening di bank BCA Palu.

Dan memang setelah di-cross check ke BCA Cabang Palu, mereka membenarkan nomor rekening itu atas nama BPST. Namun, rekening tersebut tidak pernah dilaporkan dalam pembukuan oleh pengurus lama BPST, sehingga sebagai pengurus yang baru benar-benar tidak mengenal nomor rekening itu.

Tidak itu saja, pengurus baru PT BPST juga menemukan rekening atas nama BPST di Bank Mandiri, yang tidak dilaporkan yang juga tidak tercatat dalam pembukuan PT.BPST.

“Jadi ini dugaan penyalahgunaan jabatan oleh oknum pengurus lama,” kata Indah tanpa mau menyebutkan identitas oknum yang dimaksud.

“Kalau mau tahu soal perkembangan penyelidikannya, silakan tanya ke penyidik Polda, karena perkaranya sudah dilimpahkan ke sana,” tambahnya.

Terpisah, Komisaris Utama PT BPST, Nesbastiansyah Nazsir yang diminta konfirmasi membenarkan adanya surat somasi dari Trinitan ke BPST. Setelah somasi itu, dia meminta direksi BPST yang baru untuk mencari tahu apa yang membuat pengelola KEK itu dianggap berhutang kepada PT. Trinitan.

“Kami sebagai pengurus baru menganggap BPST tidak memiliki sangkutan hutang kepada PT. Trinitan sehingga kami merasa perlu untuk dilakukan penyelidikan, karena apa yang disomasikan oleh PT. Trinitan itu tidak ada dalam pembukuan BPST. Oleh karenanya pengurus BPST yang baru pun tidak mengenal transaksi seperti yang disebutkan PT. Trinitan dalam somasinya,” kata Nazsir.

“Dugaan transaksi ilegal ini juga sudah dilaporkan oleh Dirut PT.BPST yang baru kepada Bapak Walikota sebagai Shareholders dari PT.BPST dan Shareholders meminta agar supaya Komisaris Utama melakukan tindak lanjut atas dugaan adanya tindak pidana dimaksud,” tandasnya.

Dalam surat somasinya, pihak PT Trinitan mengaku sudah menandatangani kesepakatan bersama tanggal 16 September 2020 tentang pembangunan smelter nikel di KEK Palu. Untuk keperluan itu, maka PT Trinitan telah melakukan pembayaran atas biaya pelaksanaan ground breaking, pemetaan topografi, pembebasan lahan dan pengukuran lahan yang akan dijadikan lahan smelter nikel.

Pihak PT Trinitan mengklaim ada enam item yang sudah dibayarkan melalui transfer bank ke BPST. Yaitu: biaya ground breaking Rp200 juta, biaya pembebasan lahan dan sertifikat lahan 1,5 hektar Rp375 juta, biaya pengukuran lahan oleh BPN Rp89 juta, Biaya pemetaan topografi 200 hektar Rp165 juta, biaya pembebasan lahan 8,5 hektar Rp850 juta dan biaya kekurangan acara ground breaking Rp92 juta lebih.

Sayangnya, hingga saat ini smelter nikel itu belum terbangun. Karena itu PT Trinitan meminta pertanggungjawaban PT BPST, selaku penerima dan pengelola dana yang sudah dibayarkan.

Reporter: Udin Salim

1 COMMENT

  1. harrusnya pt bpst bertanggung jawab karena rekening resmi dan pembayaran resmi . jangan bikin iklim investasi rusak gara2 oknum

Ayo tulis komentar cerdas