SOSIALISASI - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, Sahran Raden saat berbicara pada rapat koordinasi mengenai penyerahan dan verifikasi persyaratan minimal dukungan bakal calon anggota DPD di salah satu hotel di Palu Sabtu 26 November 2022. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)
  • Dukungan Minimal 2 Ribu, Tersebar di 7 Kabupaten/ Kota

Palu, Metrosulawesi.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, Sahran Raden menegaskan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) tidak memenuhi syarat (TMS) untuk memberikan dukungan pencalonan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024. Sebab, PPPK termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

“UU Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksudkan ASN adalah PNS dan PPPK. Maka, PPPK karena bagian dari ASN tidak bisa memberikan dukungan pencalonan,” kata Sahran Raden saat berbicara pada rapat koordinasi mengenai penyerahan dan verifikasi persyaratan minimal dukungan bakal calon anggota DPD di salah satu hotel di Palu Sabtu 26 November 2022.

Selain ASN, yang TMS atau tidak bersyarat memberikan dukungan pencalonan DPD adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain itu, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa.

Begitu juga kepala desa dan perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun penyerahan dokumen dukungan oleh calon DPD akan dilaksanakan pada 16-29 Desember 2022. Bakal calon DPD dapat mendaftar setelah memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran.

Adapun jumlah minimal dukungan untuk calon DPD Sulawesi Tengah yakni 2.000 dengan sebaran 50 persen atau 7 kabupaten/kota.

Namun, Sahran Raden mengimbau agar jumlah dukungan yang disetor lebih dari jumlah tersebut. Sebab, masih akan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

“Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan,” ujar Sahran Raden.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas