PERTEMUAN ADKASI - Ketua Umum ADKASI, H Lukman Said, saat memimpin pertemuan bersama perwakilan Ketua DPRD se-Indonesia di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu 22 Desember 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)
  • Lukman Rampungkan Struktur Pengurus 2021-2026

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), H Lukman Said, mengumpulkan perwakilan Ketua DPRD membentuk struktur pengurus untuk periode 2021-2026 di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu 22 Desember 2021.

Diketahui, Lukman Said kali kedua terpilih menahkodai ADKASI yang beranggotakan 17.652 legislator DPRD tingkat kabupaten saat musyawarah nasional (munas) V di Jakarta, pada 6 Desember 2021.

Munas yang dihadiri delegasi seluruh pimpinan DPRD kabupaten di Indonesia itu secara aklamasi kebali memilih Lukman Said, legislator asal Kabupaten Pasangkayu, sebagai ketua umum untuk periode 2021-2026.

“Ini pertemuan perdana setelah saya terpilih menjadi ketua umum yang ke dua kali. Saya mengumpulkan mereka untuk menyusun kabinet,” terang Lukman.

Dari pertemuan ini, telah rampung disusun struktur pengurus yang akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri RI pada Februari mendatang. Lukman mengatakan bersamaan pertemuan tersebut dibahas beberapa agenda penting ADKASI yang akan diperjuangkan, salah satunya terkait status DPRD.

DPRD kata Lukman ingin mempunyai undang-undang tersendiri untuk menguatkan posisi dan kewenangan lembaganya. Dengan payung hukum sendiri diyakini realisasi aspirasi dari masyarakat akan lebih maksimal.

“Harus diperbaiki regulasinya, jangan lagi DPRD nyantol ke UU MD3 (Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD).UU itu menyatakan yang dimaksud pemerintah daerah bupati dan DPRD, masa dianggap pemerintah karena pertanyaan publik mana untuk pengawasannya. Oleh karena itu, kami mohon keadilan kepada negara untuk periode kali ini kami akan berjuang melahirkan UU DPRD. Sehingga fungsi pengawasan betul-betul kuat di daerah,” ungkap Lukman.

Lukman mengatakan dengan posisi saat ini yang menggunakan UU MD3 banyak hal yang tidak bisa dilakukan DPRD. Dia mencontohkan dalam penyusunan APBD atas perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Jadi seakan-akan kami ini bawahannya Mendagri, tidak boleh karena kami dipilih rakyat. Olehnya salah satu jalan untuk memperkuat DPRD, bukan orangnya, tapi lembaganya, dengan lahirnya UU DPRD,” ujarnya.

Ketua ADKASI menambahkan DPRD merupakan penjaga NKRI yang besentuhan langsung dengan rakyat 1×24 jam. Sehingga eksistensinya harus dibarengi kewenangan yang diatur dengan UU tersendiri.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas