Home Donggala

Aidil Nur Jelaskan Proses Terbitnya Rekomendasi Tambang di Kawasan Hijau

19
Aidil Nur. (Foto: Istimewa)

Donggala, Metrosulawesi.id – Mantan ketua Tim Badan Koordinasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala, Aidil Nur angkat bicara terkait proses rekomendasi pertambangan di wilayah Kecamatan Banawa khususnya di Kelurahan Kabonga Besar.

Saat ditemui di kediamannya di Palu, Sabtu 10 April 2021, mantan Sekda Donggala ini menjelaskan ia sebagai ketua tim Badan Koordiansi Tata Ruang Daerah sejak tahun 2013 atau setahun setelah terbitnya Perda 1 Nomor 2012 tentang Tata Ruang.

Aidil menegaskan, saat menjabat tidak pernah bertemu langsung dengan pengusaha tambang membicarakan persoalan rekomendasi. Menurutnya, hanya surat saja yang diantarkan oleh stafnya.

“Saya tidak pernah bertemu langsung pengusaha tambang. Jika ada permohonan pembukaan pertambangan hanya surat permohonan saja masuk ke saya. Setelah itu, surat saya disposisi ke Bappeda sebagai Sekretaris Tim Badan Koordiansi Tata Ruang Daerah. Jadi tidak ada itu saya ketemu langsung pengusaha tambang,”sebutnya.

“Setelah terima disposisi, Bappeda bersama timnya turun ke lapangan melakukan tugas dan fungsinya. Setelah proses di bawah telah selesai baru naik ke saya tanda tangan rekomendasi, mereka yang tahu teknisnya,” katanya.

Disinggung apakah ada oknum pejabat yang bermain di rekomenadsi tambang, Komisaris Bank BPD Sulteng ini menjawab tidak mau menuduh jika tanpa bukti, karena menurutnya rekomendasi tidak akan terproses jika tak sesuai dari bawah.

“Ditelusuri saja dengan pemilik tambang atau tim teknis tata ruang Pariani kepala bidangnya, dia tau persis itu, saya tidak mau menuduh tanpa ada bukti,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, sejak terjadi longsor besar di area pertambangan Dusun Pangga Kelurahan Kabonga Besar, aktivitas tambang di daerah tersebut menjadi sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan proses keluarnya rekomendasi tambang di  kawasan hijau Kelurahan Kabonga Besar.

“Sejak saya menjadi wakil ketua I DPRD, setahu saya kawasan tambang itu hanya lima desa di Loli saja, Kabonga Besar tidak dibenarkan adanya pertambanagan karena itu masuk kawasan hijau,” kata mantan anggota DPRD Namrud Mado.

Kemudian pada Selasa 9 Maret 2021, Kepala Bidang Tata Ruang Pariani yang ditemui di kantornya mengatakan, Kelurahan Kabonga besar bukan kawasan hijau. Menurutnya, Kabonga Besar masuk kawasan perkebunan dan mengatakan bahwa ruang terbuka hijau itu adalah taman. Sehari kemudian 10 Maret 2021 pernyataan Kabid Tata Ruang Pariani dibantah oleh Kadis DLH Heramanto.

Mantan sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini menjelaskan berdasarkan Perda 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang pasal 34 (5) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20%.

“Itu kelurahan Kabonga Besar pantai atau tidak? Tak usahlah kita baku bantah,” jelasnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas