BERI KOMENTAR - Amran Batalipu bersama kuasa hukumnya, Irwanto Lubis, saat konferensi pers di Palu, Rabu (25/05). (Foto: Ist)
  • Pihak Bapas Akan Somasi Kuasa Hukum Pemkab Buol

Palu, Metrosulawesi.id – Pihak Badan Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Palu angkat bicara terkait pernyataan Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Andri Wawan, beberapa hari yang lalu. Bapas Palu membantah telah menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa status hukum mantan Bupati Buol, Amran Batalipu adalah bebas bersyarat.

Kepala Bidang Bimbingan Klien Dewasa, Bapas Kelas II Palu, Surya Putra, menegaskan, apa yang disampaikan Kuasa Hukum Pemkab Buol, Andri Wawan, bahwa Amran Batalipu masih berstatus bebas bersyarat, tidaklah benar.

“Kami jelaskan disini, bahwa bebas bersyarat dan bebas murni itu berbeda. Kalau bebas bersyarat itu di bawah pengawasan Bapas, seperti asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB). Bapak Amran Batalipu itu sesuai konfirmasi kami ke Lapas Sukamiskin bahwa beliau ini bebas murni, bukan bebas bersyarat,” kata Surya Putra, Kepala Bidang Bimbingan Klien Dewasa, Bapas Kelas II Palu, saat konferensi pers, di Palu, Rabu (25/05).

Menurutnya, hal itu berdasarkan Surat Lepas Nomor: W11.PAS.PAS1.PK.01.01.02.2635 tanggal 28 Maret 2022 yang menyatakan bahwa Amran Batalipu sudah bebas murni. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Amran Batalipu dibebaskan karena masa pidananya telah selesai dijalankan setelah mendapatkan SK pencabutan dan perbaikan beserta pemberian remisi Nomor: PAS-31.PK.05.04 Tahun 2022 Tanggal 28 Maret 2022.

Terkait pernyataan kuasa hukum Pemkab Buol tersebut, pihaknya berencana akan melakukan somasi kepada yang bersangkutan, karena institusinya ikut dibawah-bawah dalam perseteruan antara Amran Batalipu dengan pihak Pemkab Buol, dalam hal ini Wakil Bupati (Wabup) Buol, Abdullah Batalipu.

Di tempat yang sama, mantan Bupati Buol, Amran Batalipu, mengatakan, apa yang disampaikan kuasa hukum dan Wabup Buol adalah hal paling krusial yang menyentuh privasinya.

“Semua orang tahu bahwa saya mantan narapidana dari Lapas Sukamiskin. Mereka katakan bahwa saya belum bebas murni, masih berstatus bebas bersyarat. Ini pernyataan yang sangat konyol, bohong dan memprovokasi masyarakat Buol,” ujarnya.

Padahal, kata dia, dari Kementerian Hukum dan HAM sudah mengeluarkan Surat Lepas untuk dirinya yang ia ibaratkan sebuah SIM yang dipakai setiap ke mana-mana.

Ia menguraikan, pada saat itu, tanggal 29 Maret 2022, ia bebas murni karena masa pidananya telah selesai dijalankan, bukan bebas bersyarat.

“Kalau saya bebas bersyarat, saya tidak boleh datang di Palu apalagi ke Buol, apalagi mengumpulkan masyarakat dan menghadiri acara-acara yang dihadiri masyarakat banyak. Bisa datang ke Palu atau Buol, tapi harus ada persetujuan Menkum-HAM,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung pernyataan dari pihak Kuasa Hukum Pemkab Buol bahwa dirinya baru bebas Tahun 2027. Menurutnya, itupun pernyataan bohong dan konyol. Ia mengakui bahwa pada kasus yang pertama yang ditangani KPK, ia divonis 7,6 tahun penjara. Kemudian di kasus kedua, ia disidangkan di Pengadilan Tipikor Palu dan divonis bebas murni.

Tapi kemudian, JPU melakukan kasasi atas putusan bebas Pengadilan Tipikor Palu dan akhirnya ia divonis oleh Mahkamah Agung (MA) selama 8 tahun penjara.

“Tapi mereka lupa, saya masih menempuh lagi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang saya lakukan di Pengadilan Tipikor Palu lalu berkasnya dikirim ke MA. Alhamdulillah dikabulkan dan hukuman saya dari 8 tahun itu dikurangi menjadi 4,6 tahun,” ungkapnya sambil memperlihatkan putusan PK dari MA Nomor: 106/PK/Pid.Sus Tahun 2019.

Olehnya, kata dia, putusan 4,6 tahun ini ditambah dengan 7,6 tahun di kasus pertama, totalnya 12 tahun. Ia pun menjalani hukuman badan selama 9,9 tahun sehingga masih ada sisa 2,3 tahun.

“Nah 2,3 tahun inilah saya mendapatkan remisi 3,6 tahun. Jadi malah lebih 1,5 tahun masa penahanan saya, karena seharusnya saya itu bebas murni tanggal 15 Agustus 2020, cuma karena saya tidak urus dan PP 99 yang kami gugat juga baru keluar putusannya, makanya baru bebas tahun 2022 ini,” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa pihak Wabup dan kuasa hukumnyalah yang justru membuat kegaduhan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, bahkan telah mencemarkan nama baiknya dengan membawa nama Bapas Kelas II A Palu.

“Dengan itu, maka saya tidak melihat Batalipu-nya, tapi saya ingin memberikan pelajaran hukum kepada Abdullah Batalipu dan kuasa hukumnya dengan melaporkan ke Polda Sulteng dengan dugaan tindak pidana pasal 310 dan pasal 311,” katanya.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas