- Yudiawati: Proses Hibah SDM-Aset Paling Lambat 1 Juli
Palu, Metrosulawesi.id – Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati Vidiana mengungkapkan, pengalihan kewenangan TK, SD, dan SMP Terpadu Madani Palu dari Pemerintah Provinsi Sulteng ke Pemerintah Kota Palu sedang dalam proses hibah, baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun aset-asetnya.
“Dalam FGD kemarin, dengan semua yang berkepentingan mulai dari DPRD, Disdikbud, termasuk BPKP, serta pihak dari Kantor Gubernur, telah disepakati bahwa 2022, pemerintah provinsi akan menyerahkan TK, SD, SMP Madani kepada Pemerintah Kota Palu,” jelas Yudiawati, di ruang kerjanya, Senin, 24 Januari 2022.
Menurut Yudiawati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pendidikan, bahwa di dalam pasal per pasal, jelas sekali mengatur tentang kewenangan untuk pengelolaan TK, SD, dan SMP menjadi kewenangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kabupaten/kota, sedangkan SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangannya Disdikbud Provinsi.
“Maka kami mengkaji melakukan analisis tentang pendirian sekolah terpadu Madani, yang pendiriannya mulai 2010, saat itu belum ada aturan kewenangan tersebut. Sehingga dimungkinkan untuk mendirikan sekolah terpadu, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA, tetapi dimana tujuan pendirian itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dengan bakat tertentu, artinya cerdas dan bakat istimewa,” ujarnya.
Untuk itu, kata Yudiawati, karena ini berkaitan dengan SDM, yang membatasi guru untuk meningkatkan kapasitasnya disebabkan provinsi tidak bisa akonomodir, karena bukan kewenangan. Begitupun Pemerintah Kota Palu tidak dapat mengakomodir, karena belum diserahkan.
“Sehingga kemarin itu kami sudah ketemu dengan Bapak Wali Kota Palu, kami akan menyerahkan sekolah tersebut, sambil kita proses hibah baik dari SDM-nya termasuk dengan aset-asetnya, dan alhamdulillah Wali Kota Palu sudah setuju,” katanya.
Yudiawati mengaku, honor yang disediakan untuk guru TK, SD, dan SMP itu hanya sampai Juni 2022. Olehnya itu diharapkan semua proses bisa cepat berjalan, sehingga paling lambat per 1 Juli pemprov akan serahkan sekolah Madani ini ke Pemerintah Kota Palu.
“Tetapi target kita Februari bisa selesai semua proses pengalihan, yang terpenting per 1 Juli sudah dibiayai oleh Pemerintah Kota Palu,” ungkapnya.
Yudiawati mengatakan, proses masuknya Sekolah Terpadu Madani betul-betul tersaring dengan baik dan satu tujuan, cerdas dan bakat istimewa, karena tamatan dari Sekolah Madani ini diharapkan bisa diterima di semua universitas.
“Saya berharap Pemerintah Kota Palu, dengan adanya pengalihan kewenangan ini, kiranya tidak menghilangkan langkah dan tujuan dari pendirian Sekolah Madani. Jadi kami berharap, perekrutan siswa di Madani memang betul-betul siswa yang sudah mempunyai bakat khusus dan sudah tampak kecerdasanya, yang dibuktikan dari proses seleksi yang dilakukan setiap penerimaan siswa baru di Madani,” pungkasnya.
Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj
