Home Poso

Bupati Dukung Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 8 Area Intervensi

RAKOR - Bupati Poso dr. Verna G.M Inkiriwang, dan Pimpinan KPK Nawawi Pomolango, SH,MH pada kegiatan di Gedung Bapelitbangda, Jumat 21 Mei 2021. (Foto: Istimewa)

Poso, Metrosulawesi.id – Bupati Poso dr. Verna G.M Inkiriwang membacakan fakta integritas pencapaian implementasi pemberantasan korupsi terintegrasi dan sekaligus menandatangani fakta integritas tersebut.

Dalam fakta integritas tersebut menyatakan akan mendukung Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada 8 area intervensi yaitu: Perencanaan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabiitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

Serta akan menindaklanjuti dengan menetapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021, sebagai langkah nyata dan konkrit dalam pelaksanaan rencana aksi sehingga tercermin perbaikan tata kelola pemerintahan pada capaian Monitoring Center of Prevention – KPK.

Penandatanganan pakta integrtas dilasanakan seusai Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dengan Pimpinan KPK Nawawi Pomolango, SH,MH. kegiatan berlangsung Jumat 21 Mei 2021 di Gedung Bapelitbangda.

Rakor dihadiri Bupati Poso, Ketua DPRD Sesi Mapeda SH MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Yan Edward Guluda, SH.,MH serta pejabat lingkup Pemkab Poso. 

Bupati Poso menyampaikan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah yang dilaksanakan hari ini menjadi sangat penting dan strategis, untuk menjadi pedoman bersama di dalam melaksanakan program pemerintahan menuju good governance di Kabupaten Poso.

Pelaksanaan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso merupakan bentuk pemantapan tekat dalam upaya mencegah  dan memberantas segala bentuk praktek korupsi dan selalu menumbuhkembangkan budaya anti korupsi didalam pengelolaan pemerintahan  di daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Poso Sesi K.D Mapeda, SH., MH menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal demi terciptanya wilayah Kabupaten Poso yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi. Kerjasama yang baik antara DPRD Kabupaten Poso dengan Pemerintah Kabupaten Poso tentunya menjadi hal yang penting sehingga kinerja pemerintahan Kabupaten Poso setiap tahunnya menjadi lebih baik. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pada arahannya menjeaskan tentang UU Pemberantasan Korupsi yang telah mengalami perubahan dari UU Anti Korupsi No 30 Tahun 2002 menjadi UU Anti Korupsi No 19 Tahun 2019.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas