Donggala, Metrosulawesi.id – Aparat penegak hukum (APH) harus segera melakukan pemeriksaan di Dinas Sosial, karena diduga kuat terjadi praktek culas di beberapa item pekerjaan atau program.
“Ini adalah pintu masuk bagi APH menelusuri dugaan kegiatan fiktif di dinsos, dokumen pendukung telah lengkap,” tegas perwakilan NCW Donggala Heri Soumena Jumat, pekan lalu.
Dijelaskannya, selain honor tenaga teknis PKH 2019 yang dugaan fiktifnya sangat jelas, juga biaya atau kegiatan makan minum.
“Masa Pak Andi Pangeran (Plt Dinsos) statusnya masih menjabat camat di Sindue sudah terima honor tim teknis PKH 2019, kemudian pada lampiran permohonan surat penyediaan jasa dengan nomor 460/425/dinsos/XII/2019 tertera angka kegiatan berjumlah 67 juta lebih dengan 6 program, dua di antaranya program itu kuat dugaan fiktif, pertama honor kegiatan tenaga teknis PKH 2019 dan belanja makan minum, APH harus masuk menyelidiki kasus ini,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Plt Dinsos Andi Pangeran sempat marah kepada awak media ketika dikonfirmasi honor tenaga tehnis program PKH 2019.
“Keluar kamorang semua saya tidak suka datang ba ancam-ancam, mana buktinya,”serunya kala itu.
Tak lama kemudian mantan camat Sindue itu menyesali tindakannnya kemudian memanggil kepala bidang Jamkesos Nizma untuk menjelaskan kepada wartawan terkait programnya.
“Saya minta maaf atas tindakan saya kepada teman-teman wartawan. Cuma saya heran kenapa data dinsos bisa keluar? Silakan Ibu Nizma menjelaskannya,” kata Andi Pangeran.
Sementara itu, Kepala Bidang (kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Donggala, Nisma kepada wartawan mengakui jika kegiatan sosialisasi PKH 2019 itu tidak dilaksanakan. Menyangkut sejumlah dana untuk tim koordinasi yang melibatkan pejabat eselon II, dan III Nizma tidak mengetahui.
“Bukan saya yang baisi uang dalam amplop untuk para pejabat, saya hanya mengantarkan amplop saja kepada para pejabat,” sebutnya.
Terpisah, salah satu pejabat yang dikonfrimasi terkait honor tim kordiansi PKH 2019 mengaku pernah menerima dana tersebut tapi tidak pernah menandatangani pengambilan uang.
“Saya didatangi disodorkan uang 700 ribu, saya ambil, saya tanya uang dari mana, dibilang ambil saja, kalau batanda tangan tidak ada saya bagempu (tanda tangan),” kata salah satu pejabat yang meminta namanya jangan ditulis.
Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal
