Palu, Metrosulawesi.id – Pengurus provinsi cabang olahraga di Sulteng merasa resah mendekati pelaksanaan Babak Kualifikasi PON 2024. Pasalnya, sampai dengan Juni 2023, belum ada kepastian dana dari KONI Sulteng memberangkatkan semua cabor yang akan mengikuti BK PON karena kurangnya anggaran.
Apalagi anggaran hibah KONI Sulteng yang harusnya dipakai pembinaan cabor prestasi telah dialihkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulteng, Rp1,5 miliar untuk kegiatan KORMI di ajang FORNAS 2023.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pengprov IMI Sulteng Helmy Umar SE, mengatakan BK PON pintu gerbang menuju prestasi Sulteng Emas. Olehnya wajib bagi KONI maupun Dispora serta Gubernur dan DPRD Sulteng mencarikan solusi atas kekurangan anggaran ini.
“Jangan bicara Sulteng Emas kalau ikut BK PON saja tidak. Apa yang mau dikejar Sulteng Emas atletnya gagal berangkat,” ujar Helmy.
IMI Sulteng akan memberangkatkan tim balap motor mengikuti BK PON 2024. Tim yang diberangkatkan sekitar 10 atlet kelas racing dan grass track, serta pelatih dan manajer. Estimasi yang dibutuhkan Rp.600 juta lebih.
Menurut Helmy, biaya sebesar itu digunakan untuk pemusatan latihan serta juga pembelian motor yang dipakai balapan.
“Kita ini mau berangkat Juli, belum bicara pemusatan latihan, tapi anggaran tidak ada,” kata Helmy.
Menurut Helmy, wajar saja jika Cabor mengusulkan anggaran cukup besar.
“Kita berangkatkan atlet kuota maksimal semua kelas kita ikuti. Nanti hasil BK PON itu tersaring siapa saja yang lolos PON,” kata Helmy.
Selaku Ketua Umum induk olahraga balap motor di Provinsi Sulteng, ia tidak akan tinggal diam atas masalah ini. Mau tidak mau, cabor harus menyuarakan aspirasi kepada pemangku kepentingan ke Dispora Provinsi Sulteng dan DPRD Sulteng hingga Gubernur.
“Sampai mendekati pemberangkatan jika tidak ada anggaran, maka siap-siap ke DPRD,” ujar Helmy.
Sementara itu Sekretaris Umum FASI Sulteng yang juga Ketua Umum KONI Donggala Asgaf Umar, menanggapi masalah tidak ada anggaran untuk BK PON ini baru pertama kali di KONI Sulteng. Sebelumnya tidak ada persoalan tidak ada anggaran sebelum dana Hibah KONI Sulteng masuk ke Dispora pada tahun 2021. Waktu itu anggaran KONI Sulteng dari BPKAD langsung ke rekening KONI Sulteng.
Menurut Asgaf, tugas KONI adalah membina olahraga prestasi, sedangkan tugas Pemda melalui Dispora adalah menyiapkan anggaran sesuai dengan proposal yang ada.
“Kalau tidak ada sangat tragis, masak tidak ada anggaran. Tidak boleh tidak ada. Tugas KONI mengirimkan atletnya BK PON apapun caranya, harus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Harusnya akhir tahun itu sudah komunikasi dengan gubernur dan DPRD,” ujar Asgaf ketua Umum Pengurus Pusat Paralayang Indonesia.
FASI akan memberangkatkan sekitar 28 atlet displin paralayang dan paramotor. FASI menargetkan pada BK PON yang digelar September 2023 nanti bisa meloloskan atletnya dan sekaligus meraih medali emas.
“Kami usulkan anggaran Rp200 jutaan. Itu sudah pas,” tandas Asgaf. (*)
Reporter: Addi Pranata
