- DPRD Sulteng Paripurnakan Pertanggung Jawaban APBD 2022
Palu, Metrosulawesi.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira (NSL) diwakili Ketua I dan II, Mohammad Arus Abdul Karim dan Zalzulmidah A Djanggola memimpin rapat paripurna masa persidangan ke-III tahun keempat di RSU Gedung DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulteng pada Senin pagi, 12 Juni 2023.
Paripurna kali itu membahas sekaligus menetapkan Ranperda (rancangan Peraturan Daerah) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Arus bersama Zalzulmidah menuturkan, pihaknya telah memberi kesempatan kepada Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulteng.
“Untuk melakukan pembahasan atas Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2022 ini,” ujar Arus saat membuka rapat tersebut yang turut didampingi perwakilan Gubenur Sulteng, Rusdy Mastura, yakni Farid Yotolembah selaku Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah.
Arus berkata, pembahan tingkat dua kali itu didahului paparan laporan hasil pembahasan Ranperda oleh pihak Anggota Banggar.
Laporan tersebut diucapkan oleh juru bicara Banggar, Wiwik Jumiatul Rofiah dari Fraksi PKS.
Dalam pelaporannya, Wiwik berucap, pembahasan Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Sulteng tahun 2022 telah sesuai ketentuan yang diatur dalam tata tertib, dan berjalan baik serta lancar.
“Diawali dengan penyampaian pidato pengantar gubernur, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, tanggapan atau jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi, kemudian dilanjutkan rapat pembahasan Banggar bersama TAPD,” ujarnya di mimbar RSU.
Pihaknya menyimpulkan, realisasi pendapatan daerah berjumlah Rp4 triliun Rp895 miliar Rp740 juta lebih, kemudian sektor penerimaan pembiayaan sebesar Rp698 miliar Rp738 juta lebih. Jika dijumlahkan keduanya, sebesar Rp5.594.778.669.753.33,-.
Sementara untuk realisasi belanja daerah yaitu sebanyak Rp4 triliun Rp825 miliar Rp333 juta Rp666 ribu Rp427 Rp41.
Untuk nominal sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA di angka Rp796 miliar Rp145 juta lebih.
“Saudara sekalian, jumlah SILPA tersebut kami uraikan yang pertama sebesar Rp689 miliar Rp318 juta Rp497 ribu Rp218 telah diproyeksikan ke dalam APBD 2023,” kata Wiwik.
Kedua, terdapat sisa kas daerah dalam pendapatan penguasaan BLUD di RSUD Undata dan RSUD Madani sebesar Rp74 miliar Rp154 juta Rp278 ribu Rp605,25 sen.
Reporter: Faiz Syafar Lanoto
Editor: Yusuf Bj
