Palu, Metrosulawesi.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Workshop Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Daerah tahun 2023. Bertempat di Palu, Selasa, 6 Juni 2023.
Kegiatan tersebut dalam rangka penetapan pilot project percepatan pelaksanaan RB dan Sakip Prov. Sulawesi Tengah sekaligus meningkatkan nilai RB dan Sakip Kab. Banggai Laut Tahun 2023,
Kegiatan ini dibuka Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo, dan dihadiri oleh organisasi perangkat daerah (OPD) serta Kepala Bagian Organisasi dan Kassubag yang menangani LAKIP dan RB Pemda Kab. Banggai Laut.
Shandra mengatakan, akuntabilitas kinerja Provinsi Sulawesi Tengah selama enam tahun berturut-turut untuk Pemprov Sulteng mendapat nilai SAKIP dengan predikat B. Pada 2022, predikat naik menjadi BB (sangat baik).
“Melalui upaya yang maksimal di tahun 2022 memperoleh predikat BB,” ungkap Shandra.
Akuntabilitas kinerja pada Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, dari 13 Kab/Kota hanya satu kabupaten yang memperoleh predikat A yaitu Kabupaten Banggai. Adapun Kab/kota lainnya memperoleh predikat B dan CC.
“Untuk mempertahankan predikat A ini, Kabupaten Banggai juga memerlukan usaha yang luar biasa,” lanjut Shandra.
Kata dia, dalam perencanaan kinerja terdapat beberapa komponen seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan nilai akuntabilitas kinerja. Sedangkan sub-komponennya terdiri dari sub-komponen 1 yaitu keberadaan dengan dengan bobot 20%, sub-komponen 2 yaitu kualitas dengan bobot 30%, sub-komponen 3 yaitu pemanfaatan dengan bobot 50%.
“Dari komponen dan sub-komponen inilah nantinya bapak ibu dapat melihat bagian mananya yang masih kurang,” ucap Shandra.
Adapun dokumen perencanaan yang harus ditingkatkan kualitasnya untuk meningkatkan nilai SAKIP kab/kota terdiri dari rencana strategis perangkat daerah, pohon kinerja dan cascading perangkat daerah, indikator kinerja utama (IKU), serta indikator kinerja individu (IKI).
Kemudian, perjanjian kinerja Eselon II, III, IV, JF dan pelaksanaan perangkat daerah tahun 2023, rencana aksi perangkat daerah 2023, laporan kinerja perangkat (LKjlP) tahun 2022, serta laporan hasil evaluasi akuntabilitas internal perangkat daerah tahun 2022.
Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj
