- Sensus Pertanian 2023
Palu, Metrosulawesi.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mengerahkan ribuan petugas pencacahan usaha pertanian perorangan di Sulawesi Tengah. Sensus Pertanian (ST) 2023 akan dimulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023 mendatang.
Hal itu dikemukakan Fungsional Ahli Madya BPS Sulteng, Yaslin Hendrita Tansala pada forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi ST2023 di kantor BPS Sulteng, Rabu (31/5/2023).
Dia mengatakan, sebanyak 2.936 petugas pencacahan usaha pertanian se Sulteng yang mulai bertugas dari tanggal 1 Juni-31 Juli 2023.
Ribuan petugas tersebut terdiri atas pertugas lapangan sensus 2.366 orang, pemeriksa lapangan sensus 456 orang, dan koordinator sensus kecamatan 114 orang.
Yaslin Hendrita Tansala menjelaskan, petugas menyasar usaha pertanian perorangan, perusahaan pertanian berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya.
Kepala BPS Sulteng, Simon Sapary mengatakan, sensus ini bertujuan pada dua hal yakni untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
Kedaulatan pangan yang dimaksudkan adalah pemenuhan hak asasi manusia atas pangan. Selain itu, agar pangan diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Kami sediakan data untuk pemerintah sehingga tujuan utama bisa tercapai,” kata Simon Sapary.
Simon Sapary mengatakan, sesuai amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan rekomendasi dari Badan Pangan Dunia (FAO), setiap negara harus menyelenggarakan Sensus Pertanian minimal 10 tahun sekali.
“Sejak pertama kali dilaksanakan pada 1973, Sensus Pertanian ini menjadi sensus pertanian ketujuh di Indonesia. Bersama Indonesia, tahun ini ada 17 negara lain yang juga akan melaksanakan sensus pertanian,” ujarnya.
Dia menjelaskan, di Indonesia pertanian memegang peran penting. Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 11,77 persen terhadap perekonomian Indonesia di Triwulan I 2023, terbesar keempat setelah sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan.
“Dalam Pencanangan ST2023 oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Mei yang lalu. Presiden menyatakan bahwa sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga akurasi data sangat diperlukan untuk menghasilkan akurasi kebijakan,” ungkapnya.
Hal ini sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap tenaga kerja tertinggi yaitu mencapai 29,36 persen tenaga kerja pada Februari 2023. Oleh karena itu, hasil pendataan yang berkualitas dan bermanfaat menjadi harga mati.
Untuk mencapai kualitas dan kebermanfaatan data yang diharapkan, BPS telah melakukan sejumlah langkah pembaharuan. Pertama, ST2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data di level nasional maupun level global dengan mengacu kepada program FAO bernama World Programme for the Census of Agriculture (WCA) 2020.
Kedua, pengumpulan data ST2023 bukan hanya dilaksanakan dengan metode konvensional, dimana petugas mengunjungi responden secara door-to-door menggunakan kertas dan pensil (Paper and Pencil Interviewing/PAPI). Melainkan juga menggunakan metode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), dimana petugas tetap mendatangi responden namun pendataannya menggunakan gadget. Metode lain yang digunakan adalah CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), dimana usaha pertanian dapat melakukan pengisian data secara mandiri.
Ketiga, ST2023 mampu menangkap isu strategis pertanian nasional, seperti urban farming, petani milenial, modernisasi pertanian dan juga pendapatan petani sebagai proxy kesejahteraan petani.
“Luasnya manfaat dari data ST2023, baik bagi BPS,Kementerian/Lembaga, dan stakeholders lainnya, maka pelaksanaan kegiatan ST2023 perlu mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Pada Pencanangan Pelaksanaan ST2023, Bapak Presiden Joko Widodo telah menyatakan dukungannya terhadap ST2023 dan meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk turut menyukseskan ST2023. Dukungan Bapak Presiden tentu semakin mendorong semangat,” ujar Simon.
Reporter: Syamsu Rizal
