Kepala Perwakilan Kemenkeu di Sulteng, Irfa Ampri. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Hingga 30 April 2023, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat belanja negara di Sulteng masih terjaga positif.

“Adapun realisasi tercapai sebesar Rp7,4 triliun atau 28,3 persen dari pagu APBN, dan tumbuh 12,1 persen dari tahun ke tahun (yoy),” kata Kakanwil DJPb Sulteng, Irfa Ampri belum lama ini.

Ia mengatakan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2,4 triliun atau 25,1 persen dari pagu dengan pertumbuhan 46,6 persen secara yoy.

Sebanyak 23,1 persen belanja pemerintah pusat atau sebesar Rp545,5 miliar.

“Angka itu merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan belanja untuk ketahanan pangan,” katanya.

Selanjutnya, belanja kesehatan telah disalurkan sebesar Rp53,4 miliar antara lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pelatihan kesehatan, bantuan biaya pendidikan oleh Satker lingkup Kementerian Kesehatan.

“Kegiatan Pengawasan dan pengendalian, pemantauan produk dan lembaga oleh satker BPOM serta Pelatihan bidang Kesehatan, pengendalian dan pengawasan, peningkatan layanan dan lainnya, oleh satker BKKBN,” tuturnya.

Sementara untuk mendukung ketahanan pangan, telah disalurkan sebesar Rp187,1 miliar yang pelaksanaannya berupa pembangunan bendungan dan irigasi, peningkatan sarpras jaringan SDA pada satker PUPR.

“Kemudian bantuan benih, pupuk, pestisida, pembinaan kepada para petani dan nelayan, penyuluhan, peningkatan produksi perikanan dan pertanian pada satker Kementerian Pertanian dan juga Kementerian kelautan dan perikanan,” terangnya.

Di samping itu, lanjutnya, APBN melalui anggaran perlindungan sosial juga dimanfaatkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta mengantisipasi kenaikan harga di saat hari raya, seperti melalui penyaluran untuk rehabilitasi kelompok rentan, lanjut usia, disabilitas, sosial anak dan korban bencana yang tersalur sebesar Rp3 miliar pada satker Kemensos.

“Penyaluran anggaran di sektor Pendidikan juga terus dijaga. Realisasi APBN di Sulteng untuk sektor Pendidikan hingga 30 April 2023 terserap sebesar Rp302 miliar. Pemanfaatannya antara lain untuk gaji pengajar, sertifikasi, PIP, dan KIP Kuliah,” ujarnya.

“Dana pendidikan juga digunakan untuk menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan layanan dan mutu pendikan,” ujarnya menambahkan.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas