Palu, Metrosulawesi.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir, mengungkapkan honorer Provinsi Sulteng yang berjumlah 9.125 orang telah tercover BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan saat mengikuti wawancara kandidat penghargaan jaminan sosial dan ketenagakerjaan Paritrana Award 2023 secara virtual di Ruang Kerjanya, Senin, 3 April 2023.
“Non ASN di Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 9.125 orang, termasuk guru honorer diikutkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wagub menjelaskan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk guru di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 11.812. Para ASN tersebut seluruhnya menjadi peserta Taspen. Adapun jumlah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan per Desember 2022, sektor penerima upah sebanyak 248.355 peserta atau 67,76 persen.
“Sektor bukan penerima upah 98,089 peserta atau 10,95 persen,” beber Ma’mun.
Kata dia, dalam rangka mendukung program BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan sebanyak lima Produk hukum dan dan instrument pendukung, yakni Pergub Nomor 27 Tahun 2014, SE Gubernur Nomor 369 Tahun 2022, SE Nomor 304 Tahun 2022, SE Gubernur Nomor 306 Tahun 2022, SE Gubernur Nomor 41 Tahun 2022.
“Sekaitan dengan itu juga, Pemerintah Provinsi Sulawsi Tengah melakukan perlindungan terhadap honorer. Kemudian program Provinsi Sulawesi Tengah dalam perlindungan ekosistem desa sebanyak 44.061 juga sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,” papar Wagub.
Selanjutnya, terkait Surat Edaran Gubernur Nomor 306 Tahun 2022 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Ketenagakerjaan dan Bagi Masyarakat Rentan, realisasi perlindungan di Kabupaten/Kota yaitu 66.06 Peserta.
Terkait inovasi peningkatan coverage Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah, tambah Ma’mun, dilakukan dengan pemberian bantuan bagi 30.000 pekerja rentan di desa. Ini bertujuan untuk pencegahan dan penurunan angka kemiskinan.
Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj
