Anggota DPD-MPR RI periode 2019-2024, Muhammad J. Wartabone SH., MH.I (kiri) bersama Raja Bali, Ida Dalem Semara Putra Puri Agung Klungkung Bali usai Rapat Kerja Daerah Komite III DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan RUU tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Nusantara, Sabtu (21/1). (Foto: Ist)

Bali, Metrosulawesi.id – Dalam kunjungan kerja di Provinsi Bali, Anggota DPD-MPR RI periode 2019-2024, Muhammad J. Wartabone SH., MH.I menyempatkan untuk menemui Raja Bali, Ida Dalem Semara Putra Puri Agung Klungkung Bali.

Bagi Buya, sapaan akrabnya, pertemuan pada Sabtu (21/1) itu merupakan momen yang spesial karena dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai sejarah, adat hingga budaya.

“Tujuan utama kita adalah mengadakan Rapat Kerja Daerah Komite III DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan RUU tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Nusantara,” jelasnya tentang kunjungan kerja di Bali.

Dia menerangkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menempatkan posisi negara untuk mengakui dan menghormati setiap hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat yang masih hidup dan terpelihara hingga saat ini.

“Sejarah Indonesia diwarnai oleh kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara. Termasuk upaya memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah oleh kerajaan-kerajaan di nusantara. Peninggalan mereka sebagian besar masih ada hingga sekarang. Baik berupa warisan budaya adat istiadat dan kelembagaan yang masih dipegang teguh oleh beberapa kerajaan yang ada di nusantara,” terangnya.

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan masih dianggap belum memenuhi kebutuhan tentang pengaturan serta posisi kerajaan/kesultanan dalam upaya melindungi dan melestarikan budaya dan adat istiadat warisan para leluhur di nusantara.

“Adanya aspirasi daerah yang kami terima terkait dengan perlunya satu bentuk hukum perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan dan kepastian terhadap upaya pelindungan dan pelestarian budaya adat istiadat nusantara,” jelasnya.

Atas dasar inilah DPD RI mendorong dan menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Nusantara. Dikatakan, ada beberapa pertimbangan yang melandasi pentingnya pengaturan tersebut.

“Seperti pengaturan mengenai hak tradisional juga terdapat dalam Pasal 28 I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban,” ungkapnya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Syahril Hantono

Ayo tulis komentar cerdas