Anggota DPD-MPR RI periode 2019-2024, Muhammad J. Wartabone SH., MH.I (kanan) bersama Wakil Gubernur Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) berfoto bersama usai Rapat Kerja Daerah Komite III DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan RUU tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Nusantara. (Foto: Ist)

Bali, Metrosulawesi.id – Selaku Anggota DPD-MPR RI periode 2019-2024, Dr. Muhammad J. Wartabone SH., MH.I menyebutkan bahwa Provinsi Bali harus menjadi contoh daerah lain dalam hal pelindungan dan pelestarian budaya adat nusantara di Indonesia.

Hal tersebut dikemukakannya saat Rapat Kerja Daerah Komite III DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan RUU tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Nusantara yang digelar, Sabtu, 21 Januari 2023.

Dijelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling kaya dengan keanekaragaman budaya. Bahkan, ia mengaku bahwa negara ini memiliki ribuan pulau dan ratusan suku sehingga membuat Indonesia juga diklaim kaya akan adat istiadat.

“Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam karena penduduknya yang heterogen. Masyarakat heterogen ini memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda di setiap daerah, dimana adat istiadat dianggap sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa,” jelasnya.

Buya sapaan akrabnya menerangkan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menempatkan posisi negara untuk mengakui dan menghormati setiap hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat yang masih hidup dan terpelihara hingga saat ini.

“Dalam konstitusi hak tradisional masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang,” terangnya.

Kemudian, pengaturan mengenai hak tradisional juga terdapat dalam Pasal 28 I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

“Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan dianggap belum memenuhi kebutuhan tentang pengaturan serta posisi kerajaan/kesultanan dalam upaya melindungi dan melestarikan budaya dan adat istiadat warisan para leluhur di nusantara,” ujarnya.

Selain itu, Muhammad J. Wartabone juga menyampaikan untuk peran kerajaan/kesultanan di nusantara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sangat dominan dan signifikan, sehingga perlu diapresiasi dan diakui keberadaannya oleh negara.

“Adanya aspirasi daerah yang diterima oleh Pimpinan DPD RI terkait dengan perlunya satu bentuk hukum perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan maupun kepastian hukum terhadap upaya pelindungan dan pelestarian budaya adat istiadat,” ujarnya.

Menurutnya, inilah yang mendorong DPD RI untuk menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Nusantara. Selanjutnya, arah pengakuan negara terhadap kerajaan/kesultanan yang masih ada di Indonesia adalah upaya untuk memperjelas dan mempertegas objek materiil dari pengaturan RUU ini.

“Untuk itu, merujuk kondisi diatas maka telah mendorong Komite III DPD RI sebagai alat kelengkapan yang mempunyai fungsi legislasi untuk menginisasi Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan dan Pelestarian Budaya Adat Nusantara,” katanya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Syahril Hantono

Ayo tulis komentar cerdas