Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sulteng, Budi Argap Situngkir dalam pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (24/1). (Foto: Admin Pimpinan Pemprov)

Palu, Metrosulawesi.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah mencatat di tahun 2022 capaian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) beberapa kabupaten di Sulteng mengalami penurunan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sulteng Budi Argap Situngkir dalam pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (24/1).

Yang menjadi catatan penting dalam pelaporan aksi HAM Tahun 2022, masih ada pemikiran bahwa pelaksanaan RANHAM sepenuhnya tugas pemerintah pusat sehingga alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Aksi HAM daerah sangat minim.

‘’Perlu dukungan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk memberikan penegasan melalui surat edaran agar bupati dan wali kota se Sulawesi Tengah lebih memperhatikan program Aksi Peduli RANHAM,’’ kata Budi Argap Situngkir.

Gubernur mengatakan, akan mengeluarkan imbauan kepada bupati /wali kota agar terus meningkatkan program Aksi RANHAM.

Gubernur meminta Kanwil Hukum dan HAM dan jajaran untuk terus meningkatkan koordinasi langsung secara teknis program RANHAM agar Penilaian Aksi Peduli RANHAM Sulawesi Tengah dapat lebih baik ke depan.

Gubernur menyampaikan kondisi Sulawesi Tengah saat ini masih jauh tertinggal baik dari segi infrastruktur dan SDM. Sehingga perlu dukungan yang lebih untuk percepatan pembangunan Sulawesi Tengah.

Gubernur juga meminta agar pemerintah pusat mendukung usulannya yakni memberikan kesempatan kepada putra daerah Sulawesi Tengah menjadi pegawai di kementerian, baik TNI dan Polri dan juga bidang hukum.

‘’Sehingga anak-anak Sulawesi Tengah yang ada di kementerian dapat memberikan dorongan perhatian untuk kemajuan Sulawesi Tengah,’’ katanya.

Gubernur juga menyampaikan prestasi yang sudah dicapai pemerintah, seperti peningkatan fiskal daerah dari sebelumnya sebesar Rp900 M saat ini sudah meningkat menjadi Rp1,71 Triliun. SAKIP Pemerintah Provinsi meningkat dari Nilai B menjadi BB , IPM juga meningkat menjadi 70,28 dan Angka Kemiskinan Sulawesi Tengah menurun 1 %. (ril/*)

Ayo tulis komentar cerdas