Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu*

PADA 3 September 2022, Pemerintah Pusat mengumumkan penyesuaian harga BBM subsidi solar CN 48 dari Rp5.150,- menjadi Rp6.800,- dan Pertalite dari Rp7.650,- menjadi Rp10.000,-. Penyesuaian ke atas BBM bersubsidi ini bermakna mengurangi subsidi dengan cara menaikkan harga di tingkat konsumen, lalu mengalihkan proporsi subsidi tersebut ke masyarakat miskin. Sebaliknya, pemerintah menyesuaikan harga BBM Non Subsidi Pertamax Turbo dari Rp17.900,- menjadi Rp15.900,-, Dexlite dari Rp17.800,- menjadi Rp17.100,- dan Pertadex dari Rp18.900,- menjadi Rp17.400,- per liter.

Seiring pengumuman tersebut, Pemerintah melalui Kementrian Keuangan mengeluarkan Peraturan Meteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Pasal 2 mengatur dalam rangka mendukung pelaksanaan PMK tersebut, daerah diwajibkan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober-Desember 2022.

Belanja wajib perlindungan meliputi pemberian bantuan sosial termasuk pada ojek, usaha mikro, kecil, menengah dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberian subsidi transportasi angkutan umum di daerah. Besarannya mencapai 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana diatur oleh Pepres tentang APBN TA 2022. Belanja wajib ini tidak termasuk 25 persen dari DTU yang telah dianggarkan dalam masing-masing APBD TA 2022.

Pada saat pengumuman pemerintah, harga BBM Non Subsidi mengalami penurunan, sebaliknya harga BBM Subsidi mengalami kenaikan. Pemerintah selalu menggunakan harga keekonomian atau harga yang seharusnya yang setiap waktu disesuaikan. Harga BBM Non-Subsidi dipengaruhi langsung oleh fluktuasi harga minyak mentah WTI, sehingga bila harga minyak mentah WTI ini menurun, maka harga BBM Non Subsidi di dalam negeri juga akan menurun. Inilah yang terjadi di beberapa negara. Jadi, yang menurun adalah harga BBM Non Subsidi.

Sebaliknya, harga BBM Subsidi tidak terpengaruh langsung oleh penurunan harga minyak mentah WTI karena harga BBM Subsidi jauh di bawah harga keekonomiannya. Harga keekonomian Solar saat pengumuman tersebut mencapai Rp17.600,- per liter dan harga keekonomian Pertalite Rp17.200,-. Artinya, masyarakat masih menikmati subsidi sebesar Rp7.600,- per liter untuk solar dan Rp7.200,- per liter untuk Pertalite yang besarannya ditanggung oleh pemerintah tercatat dalam postur APBN. Bila BBM bersubsidi dicabut subsidinya, maka harga keekonomiannya pada tingkat masyarakat mencapai Rp17.600,- per liter untuk solar dan Rp17.200,- untuk pertalite.

Hingga saat ini, BBM Bersubsidi secara relatif belum tepat sasaran. 89 persen Solar dinikmati oleh Dunia Usaha. Masyarakat hanya menikmati 11 persen. Dari 11 persen tersebut, masyarakat miskin hanya menikmati 5 persen, sedangkan masyarakat kelas menengah ke atas menikmati Solar Subsidi mencapai 95 persen.

Selanjutnya, Pertalite hanya dinikmati oleh 14 persen Dunia Usaha. Lalu, masyarakat menikmati 86 persen Pertalite. Dari jumlah tersebut, terdapat 80 persen masyarakat menengah ke atas menikmati Pertalite, sebaliknya, hanya 20 persen masyarakat miskin mengkonsumsi Pertalite.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa BBM Bersubsidi belum tepat sasaran ini membutuhkan pemuktahiran data. Penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta jiwa, yang sekitar 6 juta jiwa lebih di antaranya adalah penduduk kategori kemiskinan ekstrim.

Dana Penanganan Inflasi sesuai PMK di atas meliputi empat komponen yakni Bantuan Sosial, Penciptaan Lapangan Kerja, Subsidi Sektor Transportasi, dan Perlindungan Sosial Lainnya. Semua anggaran tersebut telah diearmarked atau dimerk dan hanya diperuntukkan bagi antisipasi dampak rambatan kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap harga-harga umum terutama Sembilan Bahan Pokok (sembako) periode Oktober-Desember 2022.

Di Provinsi Sulteng, alokasi anggaran Penanganan inflasi mencapai Rp139,65,- miliar. Dari jumlah tersebut, realisasinya hanya mencapai Rp95,66,- miliar atau proporsinya mencapai 71,22 persen. Dari jumlah tersebut, realisasi paling tinggi oleh Satuan Kerja Kabupaten Sigi sebesar Rp3,41,- miliar, dan Satuan Kerja Kabupaten Tolitoli sebesar Rp3,44,- miliar atau masing-masing 100 persen, diikuti oleh Satuan Kerja Kabupaten Donggala mencapai Rp3,58,- miliar dari alokasi sebesar Rp3,64,- miliar, atau proporsinya mencapai 98,38 persen lalu Satuan Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp3,02,- miliar dari alokasi Rp3,08,- miliar atau proporsinya mencapai 98,17 persen.

Kabupaten lain yang terealisir di atas 80 persen selain daerah di atas adalah Banggai, Tojo Una-Una, Banggai Laut dan Kota Palu. Sebaliknya, lima daerah mempunyai realisasi rendah yakni Kabupaten Buol mencapai Rp1,5,- miliar atau hanya 51,66 persen, Morowali sebesar Rp9,04,- miliar atau 40,40 persen, Parigi Moutong sebesar Rp1,61,- miliar atau 34,81 persen, Morowali Utara sebesar Rp1,07,- atau 29,58 persen.

Realisasi paling rendah adalah Kabupaten Poso hanya Rp617,31,- juta dari alokasi Rp7,41,- miliar atau proporsinya hanya 8,33 persen. Sedangkan realisasi Satuan Kerja Provinsi Sulteng hanya mencapai Rp53,1,- miliar dari Rp68,4,- miliar atau 77,63 persen (DJPb Kemenkeu Sulteng; 2023).

Pada Penanganan Inflasi Komponen Bantuan Sosial, terdapat lima kabupaten yang realisasinya sangat rendah yakni Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp76,62,- juta dari alokasi sebesar Rp1,17,- miliar, lalu Kabupaten Poso sebesar 10,76 persen hanya hanya terealisir Rp600,- juta dari Rp5,58,- miliar, serta Morowali Utara sebesar Rp102,- juta dari Rp717,- juta atau 14,23 persen.

Pada Komponen Penciptaan Lapangan Kerja, tiga daerah yang realisasi sangat rendah bahkan 0 persen. Daerah tersebut adalah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai anggaran Rp902,62,- juta,  sayang sama sekali tidak terealisir. Selanjutnya,Kabupaten Poso yang terealisir hanya Rp17,28,- juta dari Rp286,- juta atau hanya 6,04 persen dan Parigi Moutong hanya terealisir Rp378,15,- juta dari Rp1,8,- miliar atau 21,01 persen.

Pada Komponen Subsidi Sektor Transportasi, terdapat empat satuan kerja yang realisasinya rendah di bawah 50 persen yakni Buol 45,85 persen, Tojo Una-Una sebesar 22,28 persen, Banggai Laut sebesar 13,16 persen dan Satker Provinsi Sulteng hanya terealisir 7,25 persen. Sedangkan Parigi Moutong sama sekali tidak terealisir.

Pada Komponen Perlindungan Sosial Lainnya, terdapat Kabupaten Poso yang alokasinya sebesar Rp1,55,- miliar yang tidak terealisir tanpa alasan yang jelas. Sedangkan tiga daerah yang realisasinya di 50 persen ke bawah yakni Buol sebesar 50,81 persen, Morowali mencapai 26,63 persen dan Morowali Utara sebesar 46,35 persen.  

Kenyataan ini menunjukkan adanya tiga hal yang patut digarisbawahi. Pertama, daerah-daerah yang mempunyai realisasi rendah relatif tidak mempunyai sense of crisis terhadap antisipasi kenaikan, baik terhadap jumlah penduduk miskin maupun terhadap persentase kemiskinan sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kedua, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota belum berjalan optimal. Pemantauan atas fluktuasi harga telah dilakukan harian, namun tindaklanjutnya belum menjadi aksi Bersama para pemangku.

Ketiga, koordinasi antara Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulteng yang ex-officio dipimpin oleh Wakil Gubernur dan para Ketua TKPK Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh para wakil Bupati/wakil walikota belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diperparah oleh ketidakpahaman pada implementasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) periode 2021-2026 pada delapan daerah hasil pilkada 9 Desember 2020.

Ketidakpahaman ini muncul karena belum membaca dan ada Ketua TKPK hanya memahami bahwa data BPS bersifat statis, hanya dimuktahirkan lima tahun sekali. Suatu pemikiran yang sangat keliru karena kurang updated dan tidak mempersiapkan diri pada sisi akademik. (*Penulis adalah Associate Professor FEB-Untad)

Ayo tulis komentar cerdas