SITA - Satu unit ekskavator diamankan oleh aparat gabungan penertiban oleh TNI-Polri di lokasi tambang ilegal di Sungai Tabong. (Foto: Ist)
  • Kapolres Mengaku Tak Tahu Pemiliknya

Tolitoli,Metrosulawesi.id – Aparat gabungan TNI-Polri menyita satu unit alat berat ekskavator dan sejumlah alat kerja lainnya di lokasi penambangan ilegal (peti) di Kecamatan Tiloan wilayah Tabong, Kabupaten Buol Kamis (19/1/2023).

Aparat gabungan yang terdiri dari personel Polres Buol, Satreskrim Polres Tolitoli dan tentara dari Kodim 1305/BT bersama anggota Polisi Militer (PM) saat tiba di lokasi tersebut tak sempat menangkap sejumlah orang pelaku peti ilegal di area sungai Tabong.

Pelaku mengamankan diri lari ke dalam hutan belantara. Alhasil hanya dapat menyita alat kerja mereka. Tak hanya itu aparat gabungan tersebut juga memusnahkan kamp milik penambang ilegal agar tak lagi datang melakukan aktifitas di sana.

Kapolres Tolitoli AKBP Ridwan Raja Dewa Sik dalam sambungan telpon kepada wartawan Jumat (20/1/2023) mengatakan belum mengetahui soal kepemilikan alat berat tersebut.

“Lokasi pertambangan itu di wilayah Buol, soal siapa pemilik ekskavator saya belum tahu. Jadi silakan hal itu ditanyakan ke Polres Buol,” jelasnya.

Diketahui, operasi penumpasan penambangan ilegal yang dilakukan oleh aparat keamanan di sana berdasarkan informasi warga ditambah lagi dengan beredarnya pemberitaan di media cetak dan online soal mulai maraknya lagi aktivitas penambangan emas ilegal. Selain itu, juga melakukan penertiban di lokasi terhadap penambang lain.

Dalam operasi tersebut, Kapolres Buol AKBP Handri Wira Suriyana SIK juga terjun langsung ke sana bersama sejumlah personelnya.

Kepada wartawan, Kapolres Buol menjelaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku penambang ilegal dan akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Sementara itu dari unsur TNI AD yang juga ikut serta dalam operasi gabungan adalah Pasi Intel Kodim 1305/BT Kapten Roy serta Sub-Den POMXIII/2.

Sementara itu Ketua LSM gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Sulawesi Tengah Henri Lamo minta agar penegak hukum tak hanya melakukan penyitaan barang bukti tersebut. Melainkan diharapkan kepada penegak hukum terus melakukan penyelidikan soal kepemilikan alat berat tersebut. Henri Lamo menyebut tak masalah pengusaha atau kelompok orang melakukan aktivitas pertambangan di satu titik lokasi yang dimohonkan, asalkan pelaku usaha itu benar benar telah mengantongi dokumen resmi perizinan pertambangan dari pemerintah. Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya di lapangan bisa merasa nyaman dan legal, jelasnya.

Reporter: Aco Amir
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas