BUKA ACARA - Ketua KPU Sulawesi Tengah, Nisbah saat membuka uji publik terkait rancangan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Sulawesi Tengah di Gedung Sriti Convention Hall, Jalan Durian Nomor 88 Kota Palu, Kamis 19 Januari 2023. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

Palu, Metrosulawesi.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah menggelar uji publik terkait rancangan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Sulawesi Tengah.

Kegiatan dilaksanakan di Gedung Sriti Convention Hall, Jalan Durian Nomor 88 Kota Palu, Kamis 19 Januari 2023.

Uji publik diikuti perwakilan partai politik, akademisi, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu, perwakilan pemerintah daerah, ormas, serta media massa.

Komisioner KPU Sulteng, Samsul Y Gafur mengatakan, uji publik digelar menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022.

Sebab, sebelum terbit putusan MK tersebut, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penataan dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD provinsi merupakan kewenangan pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR RI.

“Berdasarkan Putusan MK, mengembalikan kewenangan pembentukan daerah pemilihan untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD provinsi kepada KPU,” kata Samsul Y Gafur, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulteng.

Dia menjelaskan, daerah pemilihan (dapil) untuk DPRD Sulawesi Tengah mengalami perubahan pada Pemilu 2024.

Perubahan terjadi karena adanya jumlah penduduk Sulawesi Tengah. Selain perubahan dapil, juga tambahan kursi DPRD Sulteng dari 45 menjadi 55 pada Pemilu 2024 mendatang.

Sementara itu, Komisioner KPU Sulteng Sahran Raden mengharapkan, perubahan jumlah dapil dan tambahan alokasi kursi dapat berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.

Ketua KPU Sulawesi Tengah, Nisbah saat membuka kegiatan mengatakan, hasil uji publik ini akan disampaikan kepada KPU RI untuk selanjutnya ditetapkan sebagai dapil pada Pemilu 2024.

Diketahui, telah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Salah satu yang diatur dalam Perppu Pemilu yang ditetapkan pada 12 Desember 2022 adalah alokasi kursi dan daerah pemilihan (dapil) untuk DPRD Sulteng.

Pada lampiran 4 Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, alokasi kursi DPRD Sulawesi Tengah yang sebelumnya 45 bertambah 10 menjadi menjadi 55 kursi.

Begitu juga daerah pemilihan yang sebelumnya dibagi  6, pada Pemilu 2024 menjadi 7 daerah pemilihan. Dari pembangian dapil tersebut,  Poso dan Tojo Una-Una, Morowali dan Morowali Utara yang sebelumnya satu dapil, dipecah menjadi dua.

Poso dan Tojo Una-Una (dapil 5) mendapat jatah 7 kursi. Sedangkan Morowali dan Morowali Utara (dapil 6) mendapat alokasi 6 kursi. Pemecahan dilakukan karena jumlah alokasi mencapai 13 kursi. Sebagaimana aturan maksimal 12 kursi setiap dapil.

Begitu juga dapil lainnya berubah alokasi kursinya. Kota Palu (dapil 1) yang sebelumnya 6 menjadi 7; Parigi Moutong (dapil 2) sebelumnya 7 kursi menjadi 8 kursi; Tolitoli dan Buol (dapil 3) sebelumnya 6 kursi menjadi 7 kursi.

Selanjutnya, Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut (dapil 4) sebelumnya 8 kursi menjadi 10 kursi; serta Donggala dan Sigi (dapil 7) yang sebelumnya 8 kursi menjadi 10 kursi. Sehingga total kursi DPRD Sulteng yang akan diperebutkan pada Pemilu 2024 menjadi 55 kursi. Pantauan Metrosulawesi, peserta yang hadir dalam uji publik menyampaikan sejumlah saran dan masukan. Namun, peserta mendukung dapil dan alokasi kursi yang telah disusun oleh KPU.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas