Palu, Metrosulawesi.id – Wakil Gubernur H Ma’mun Amir meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng untuk lebih serius mendukung program pemerintah menurun angka stunting.
Hal itu disampaikan Wagub H Ma’mun Amir dalam sambutannya di acara diseminasi hasil evaluasi pengawasan program percepatan penurunan stunting tingkat provinsi Sulawesi tengah tahun 2022, di Palu, Senin (5/12). Kegiatan itu digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulteng, diikuti 92 orang terdiri dari dari TPPS Provinsi, Satgas Stunting Provinsi/Kabupaten, Kepala OPD KB 3 Kab/Kota, serta Kepala Bidang yang menangani stunting di 3 Kab/Kota dan Internal BKKBN.
Wagub mengatakan, aksi penurunan angka stunting di Sulteng telah diperkuat dengan Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Stunting.
“Penanganan stunting ini harus fokus dan serius dilakukan, terlebih deseminasi evaluasi stunting ini merupakan bagian Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI). Semua harus mendukung dan dilakukan secara bersama-sama agar percepatan penurunan stunting ini bisa dilaksanakan secara optimal,” kata Wakil Gubernur.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Tenny C Soriton mengatakan, diseminasi hasil evaluasi dilaksanakan agar tersampaikannya informasi hasil evaluasi pengawasan program percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Sulawesi Tengah kepada tim percepatan penurunan stunting. Selain itu meningkatkan peran kordinasi dan konvergensi dalam percepatan penurunan stunting serta tim percepatan penurunan stunting dapat menindak lanjuti hasil evaluasi pengawasan untuk perbaikan di tahun mendatang.
Kepala Perwakilan BAN BPKP Sulteng Evenri Sihombing mengatakan, tingkat penurunan stunting Sulteng masih cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya data yang masih belum satu, anggaran dan realisasi terpadu belum ada, sistem pengumpulan data patrial, data tidak di-upgrade.
Selain itu kolaboratif penanganan stunting tidak menjadi atensi pokok dari OPD terkait, perencanaan tidak terpadu dan tidak berkelanjutan serta publikasi sadar stunting belum maksimal.
Dia mendorong agar stunting menjadi alat ukur kinerja pimpinan OPD, harmonisasi program dan giat pusat, daerah, antar satker sejak pra perencanaan dan perencanaan, pelibatan antar satker: Dinkes, BKKBN, Discapil, Kecamatan PMD, APIP, Dinsos, Disnak, Pemdes dan PUPR selain itu diperlukan program yang berkelanjutan. (ril/*)
