Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Ahlis Djirimu (*

ADOLF Wagner sangat berjasa berkat kesabarannya dalam mengkaji mengapa dari tahun ke tahun anggaran pemerintah selalu meningkat. Hukum Wagner menjelaskan the law of ever increasing state activities. Kenaikan ini disebabkan oleh perang, pemilu, kenaikan jumlah penduduk, dan lain-lain. Perang dan Pemilu menjadi faktor non ekonomi dan terjadi hanya sewaktu serta ada siklus pemilu. Bila penduduk meningkat, maka fasilitas publik yang disediakan oleh bertambah. Sebaliknya, pajak daerah dan restribusi daerah juga akan meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Analognya, semakin bertambah penduduk, maka penduduk yang belanja di pusat pertokoan, super market juga akan bertambah, sehingga saat mereka membayar di kasir, pasti mereka membayar juga pajak pertambahan nilai, membayar parkir, dan sebagainya.      Laju pertmbuhan ekonomi Sulteng yang mencapai 11 persen, merupakan indikasi peningkatan penerimaan dan pajak daerah dan retribusi daerah. Sayangnya, politik anggaran di Sulteng nyaris belum berubah dari tahun ke tahun yakni, minim kreativitas mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Bapenda, merencanakan defisit, memproyeksi belanja tidak berbasis pendapatan yang diterima, serta tanpa atau tidak paham makna spending review oleh BPKAD. Minim kreativitas ini ditunjukkan oleh tax ratio, atau rasio antara pajak daerah terhadap Produk Domestik Bruto menurun 2,58 poin di Tahun 2019 menjadi 2,03 poin pada 2020 dan 1,91 poin pada 2021. Padahal, potensi tax ratio Sulteng sebenarnya mencapai 13,6 poin berdasarkan Kajian Fiskal Regional. Artinya, Bapenda masih dapat menggali potensi PAD sebesar 11,69 poin yang masih mengendap. Namun, hal ini belum dioptimalkan, karena Bapenda hanya fokus pada penerimaan dari Pajak Kenderaan Bermotor (PKB). Kreativitas jemput bola Samsat dengan menerapkan pembayaran PKB drive through patut diapresiasi, namun, tunggakan pajak kenderaan berplat merah yang berseliweran di 13 kabupaten patut mendapat perhatian.

Di Tahun 2023, Total Pendapatan yang diproyeksikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebesar Rp5,82 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp1,94 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp3,83 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp50 miliar, sehingga Total Pendapatan Daerah di Tahun 2023 sebesar Rp5,8,- triliun. Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 menganut Politik Anggaran Berimbang sehingga besaran Belanja disesuaikan dengan besaran Total Pendapatan yang diterima dan besaran belanja yang dibagikan ke tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menganut paradigma Uang mengikuti Program, Program Mengikuti Hasil (Money Follow Program, Program Follow Result). Paradigma ini mengharuskan hanya OPD yang mendukung pencapaian Misilah yang mempunyai alokasi anggaran yang besar, sedangkan OPD yang tidak mendukung pencapaian Misi hanya memperoleh belanja rutin setelah memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, dalam prakteknya baik dalam RAPBD maupun APBD, Pemerintah Provinsi Sulteng menerapkan paradigma Uang Mengikuti Fungsi (Money Follow Function) yang telah ditinggalkan oleh Pemerintahan Jokowi sejak Oktober 2017. Sulteng akan semakin tertinggal lagi kinerja pembangunannya bila Pemerintah Pusat akan menjalankan paradigma uang mengikuti bakat atau Money Follow Talent. Konsekuensinya, belanja yang dijalankan pada tiap OPD tidak akan sesuai dengan Dokumen RPJMD yang terbukti pada Tahun 2022, terdapat 175 program yang sebenarnya tidak mendukung pencapaian Misi direaktivasi lagi. Proyeksi Pendapatan dalam Dokumen RPJMD menguraikan beberapa asumsi antara lain : Pertumbuhan pajak daerah hasil perluasan investasi dalam 7 tahun terakhir dan diasumsikan masih akan berlanjut di 5 tahun ke depan. Elastisitas pertumbuhan PDRB berkisar 1,7 poin sampai dengan 1,85 poin. Artinya, bila PDRB naik 1 poin, maka PAD akan meningkat sebesar 1,85 poin. Namun, Bapenda memproyeksi PAD hanya 1 poin pertahun. Artinya, Bapenda cukup menunggu saja di kantor, PAD akan masuk. Lalu, adanya ketidaksinkronan antara apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan menjadi pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Sulteng di depan auditor dan Pemerintah Pusat.

Bila APBD Tahun 2023 disandingkan dengan dokumen RAPBD Tahun 2023, maka didapatkan rincian sbb: dalam RAPBD proyeksi Total Pendapatan mencapai Rp3,28 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp1,54 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp1,73 triliun, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah hanya sebesar Rp5 miliar. Selanjutnya, Total Belanja mencapai Rp3,72 triliun, Defisit anggaran sebesar Rp440,- miliar.  Sedangkan dalam dokumen APBD Tahun 2023, Total Pendapatan sebesar Rp4,48 triliun, Total Belanja sebesar Rp4,95,- triliun, Defisit anggaran sebesar 500M. sehingga Pemerintah Provinsi Sulteng melakukan rencana dan akan menjalankan defisit. Hal ini berarti terjadi defisit yang sengaja dinaikkan sebesar Rp60,- miliar dari proyeksi dalam RAPBD Tahun 2023. Sepatutnya, defisit ini dapat dihindari dengan cara belanja sesuai pendapatan saja. Sejak lama, defisit anggaran di Sulteng mencapai rerata 1,65 persen terhadap PDRB, walaupun masih di bawah batas toleransi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni di bawah 3 persen, tetapi kebiasaan besar pasak daripada tiang, besar belanja daripada pendapatan tekah ditradisikan dari hal yang luar biasa menjadi hal yang biasa-biasa saja.

Komponen lain yakni Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah di dalam dokumen RPJMD diproyeksikan meningkat dari Rp45 miliar pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp50,- miliar pada Tahun 2022-2026. Besarnya Rp50 miliar ini dapat diperoleh dengan asumsi bahwa Pemerintah  Sulawesi Tengah mampu mendapatkan peluang berbagai dana Hibah yang diwujudkan dengan berbagai upaya terprogram dalam berbagai kerjasama untuk melindungi ekosistem seperti hutan lindung, cagar alam, Kawasan terumbu karang Togean, ekosistem bakau, situs budaya dan lain sebagainya. Hal ini dapat diperoleh bila daerah menunjukkan kinerjanya melindungi ekosistem lingkungan. Pengalaman Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua telah menunjukkan kinerja berbasis bukti. Saat ini provinsi tersebut bersaing memperebutkan hibah internasional yang setara dengan US$1,5,- juta. Selain itu, di Tahun 2023,  koefisien Luas Laut, Laut Tutupan Hutan, Luas Area Pangan menjadi parameter dalam perhitungan Dana Alokasi Umum tentu merupakan kesempatan bagi Sulteng bila antisipatif. Dengan melihat realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya Rp5,- miliar, hal ini mengindikasikan bahwa Pemprov Sulteng hanya mengandalkan bantuan hibah Pemerintah Pusat yang biasanya diterima tanpa adanya upaya lain. Hal ini berarti pula Pemerintah Provinsi Sulteng bekerja biasa-biasa saja atau business as usual yang pasti akan tertinggal dengan daerah-daerah lain lingkup regional tengah Indonesia.

Kita patut mengapresiasi daerah-daerah di Sulteng yang dapat memperoleh dana-dana non APBD dan non APBN dengan berkomitmen menjaga kesinambungan alam dan hutan mereka. Apresiasi pada DLH Bangkep karena bekerjasama dengan PT. Pertanian Energi Power mampu menjaga ekosistem bakau, kars, dan ekowisata melalui Program Kampung Iklim (Proklim), Taman Kehati Kokolomboi sebagai laboratorium ornitologi yang yang banyak dikunjungi wisman sekedar menuangkan foto berbagai jenis burung dapat menghidupi penduduk sekitarnya. Kita juga patut mengapresiasi Kabupaten Sigi, Tolitoli, Kota Palu yang segera menerapkan Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang selanjutnya bersaing memperebutkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementrian Keuangan. DLHD Donggala sukses mengoptimalisasi laboratorium Lingkungan Hidup menjadi sumber PAD. Bila Provinsi Sulteng mampu melakukan EFT melalui Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota untuk menjaga lingkungan pesisir, hutan, maka Provinsi Sulteng dan 13 kabupaten/kota dapat bersinergi bersaing dengan daerah lain dalam menarik SWAP to Nature atau hibah internasional baik asal Lembaga internasional maupun negara-negara Skandinavia. Bukankah Misi 6 Pemerintah Provinsi Sulteng menekankan pada Harmoni Manusia dan Alam yang terjabarkan dalam 18 program dan bukankah hal ini merupakan merupakan makna riil Sulteng Incorporated yang saat ini sampai pada diskursus lisan Pemimpin Daerah tanpa mengerti maknanya dan implemetasinya? (* Associate Profesor FEB-Untad dan Regional Chief Economist Kemenkeu)

Ayo tulis komentar cerdas