Rachman Ansyari. (Foto: Istimewa)

Oleh: Dr. Rachman Ansyari, M.Pd (*

SEBAGAI bangsa yang telah lebih dari setengah abad berdiri dan terdiri dari ratusan suku bangsa, Indonesia masih mengalami masalah dalam menjaga integritas bangsanya. Hal mendasar belum terselesaikan adalah masalah pembentukan kebudayaan nasional yang menjadi dasar integrasi suatu bangsa. Dalam menghadapi globalisasi, ketahanan budaya bangsa Indonesia masih sangat rendah karena tidak adanya identitas nasional yang menjadi kebanggaan dan filter dalam menghadapi serbuan budaya asing yang tidak semuanya baik.

Oleh sebab itu, pembangunan kebudayaan merupakan suatu proses yang penting dilakukan untuk pemajuan peradaban bangsa Indonesia. Ki Hadjar Dewantara merumuskan bahwa kebudayaan nasional terdiri dari puncak-puncak kebudayaan daerah, menekankan pentingnya penciptaan kebudayaan baru, dan menghendaki kebudayaan baru ini diciptakan dengan memanfaatkan unsur-unsur kebudayaan daerah yang dianggap adiluhung. Oleh sebab itu, para pendiri negara menyepakati peran negara dalam mengurus kebudayaan dengan memasukan dalam konstitusi negara (UUD 1945) pasal 32 “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

Saat ini pasal dalam konstitusi tersebut telah diamandemen sejak bergulirnya reformasi agar pemerintah tidak menghegemoni kebebasan rakyatnya, dan berbunyi menjadi: 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam merupakan salah satu aset bangsa yang sangat berharga, modal dasar percepatan pembangunan nasional. Sehingga Negara wajib menempatkan, mengurus, dan melayani Kebudayaan. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan merupakan urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar.

Upaya pemerintah terwujud dari lahirnya UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Pada hakikatnya sebuah kebudayaan memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Upaya membangun kebudayaan Indonesia yang dirancang secara sadar—a creation by design and not by default—untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi terkait dengan kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak boleh terabaikan.

Hal itu harus dibarengi oleh suatu usaha bersama untuk memperbaiki kemampuan yang ada dalam pengelolaan kebudayaan. Kebudayaan menurut Undang-undang Pemajuan Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. sedangkan upaya pemajuan kebudayaan adalah meningkatkan kontribusi dan ketahanan Budaya Indonesia melalui pengembangan, pemanfaatan, perlindungan dan pembinaan.

Kebudayaan terbagi dua, bersifat kebendaan (tangible) merujuk pada benda-benda hasil budaya peninggalan masa lalu dan sekarang, dan bersifat (intangibel) merujuk pada nilai, pandangan hidup, norma, kepercayaan, dan hal-hal lainnya yang bersifat abstrak yang selalu mengalami proses reproduksi (dekonstruksi dan rekonstruksi) oleh masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri. Lemahnya pemeliharaan dan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya karena minimnya kualitas sumber daya manusia dan anggaran negara untuk memelihara dan mengelolanya. Dengan melihat kedua aspek kebudayaan tersebut, justru menunjukkan betapa perlunya negara dalam hal ini pemerintah baik pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota mengurus kebudayaan secara terencana dan sistematis agar penyelenggaraan kebudayaan lebih optimal.

Isu strategies sebagai Agenda pembangunan kebudayaan dengan menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya, mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan inklusif; melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi praktik kebudayaan tradisional; mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat dan memperkaya kebudayaan nasional Indonesia didunia internasional; memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem; reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan; meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Lingkup kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti keyakinan, hukum,adat istiadat, kebiasaan, nilai, norma, dan juga moral. Undang-undang pemajuan kebudayaan menyebutkan unsur/obyek Pemajuan Kebudayaan meliputi: 10 (sepuluh) objek kebudayaan yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional. Kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada pemajuan kebudayaan wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan, berpedoman pada dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi sebagai rujukan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. Sulawesi Tengah kaya akan budaya diwariskan secara turun-temurun, dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 19 etnis asli dan etnis lain yang telah mendiami wilayah Sulawesi Tengah sehingga menjadikan semakin banyaknya ragam budaya serta segala keunikan ekspresi kebudayaan dan keseniannya perlu dieksplorasi sebagai potensi kebudayaan. Memiliki banyak warisan Cagar Budaya sebagai peninggalan, khususnya benda prasejarah dan benda bersejarah, berupa megalitik tersebar dikabupaten Poso dan kabupaten Sigi.

Oleh karena itu Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Megalitik tersebut sebagai upaya dinamis melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya, diarahkan untuk memperbesar peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya. Kawasan Cagar Budaya megalitik merupakan tinggalan budaya memiliki potensi untuk dinominasikan sebagai warisan budaya dunia. Sulawesi tengah memiliki cagar budaya terinventarisasi sebanyak 1.121 buah, dan 1.464 obyek Pemajuan Kebudayaan, sebanyak 25 sudah ditetapkan sebagai warisan Budaya Tak Benda Indonesia berasal dari Sulawesi Tengah. Sebagai bentuk komitmen pembangunan kebudayaan Sulawesi Tengah pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah.

Peran pemerintah mengeksplorasi potensi budaya dimiliki desa, memfasilitasi masyarakat, komunitas dimasyarakat sebagai pemilik kebudayaannya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kebudayaan dan menjadikan potensi kebudayaan sebagai factor dapat dikembangkan, dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehjateraan masyarakat dan juga pelaku seni budayanya.

Menjunjung tinggi nilai kearifan local untuk dikembangkan menjadi centra pengembangan budaya sebagai produk kearifan local misalnya tenun, pakaian kulit kayu, kuliner, olahraga tradisional, permainan rakyat, alat musik tradisional, pertunjukan seni budaya tradisional dan sebagainya. Mengeksplorasi beragam seni budaya tradisional berkembang di masyarakat sebagai perwujudan dari budaya lokal masyarakat setempat menjadi kekayaan budaya nasional. Serta melakukan perlindungan masyarakat adat melalui pemberdayaan dengan menyediakan fasilitasi sekolah alam, pelestarian lingkungan, pemanfaatan produk kearifan local sebagai kerajinan, dan sebagainya.

Isu strategis pembangunan Kebudayaan Sulawesi Tengah bertumpu pada permasalahan; belum tersedianya secara komprehensif, by name by address dan by cases data dan informasi lengkap, mutakhir tentang potensi dan khazanah kebudayaan daerah berorientasi pada cultural evidence based policy; belum adanya titik temu pemahaman antara hubungan agama dan kegiatan budaya; upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah belum menjadi isu utama, baik dalam suksesi politik maupun dalam isu perencanaan pembangunan, kebijakan pembangunan dan politik anggaran; peran pemerintah dalam penangan budaya masih bersifat intervesionist, pemerintah sepatutunya berperan dalam posisi fasilitatif dan enabling setting sebagaimana dikehendaki undang-undang Pemajuan Kebudayaan; lemahnya upaya pemajuan cagar budaya di Sulawesi Tengah; upaya Pelembagaan nilai dan Pemajuan budaya daerah melalui lembaga pendidikan belum optimal; banyak produk budaya lokal, terutama produk hasil teknologi/pengetahuan lokal belum terlindungi oleh hukum secara memadai.

Dengan tersusunnya isu pembangunan kebudayaan ini diharapkan penyelenggaraan kebudayaan dapat dioptimalkan sebagai salah satu sektor pendukung menunjang pembangunan berkelanjutan dengan mengekplorasi sumber daya kebudayaan di wilayah Sulawesi Tengah.

Pembangunan kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia di Indonesia. Untuk mengukur tingkat ketercapaian pembangunan kebudayaan Pemerintah telah menetapkan instrument berupa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dengan indikatornya meliputi; dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Indeks Pembangunan Kebudayaan Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 berada pada peringkat 31 atau 49,49 % masih di bawah rata-rata secara Nasional pada tahun 2020 55,91 %. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Sulawesi Tengah belum memperhatikan Kebudayaan sebagai urusan Pemerintah yang perlu dioptimalkan.

Sebuah hasil penelitian menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan positif, semakin tinggi capaian IPK maka semakin tinggi pula capaian IPM suatu daerah. Temuan ini sejalan pernyataan Bung Hatta pada Kongres Kebudayaan tahun 1948 bahwa adanya hubungan timbal balik antara negara dengan kebudayaan: “Pemerintahan suatu Negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pada sifat pemerintahan Negara”. Ada beberapa Negara di kawasan Asia yaitu Jepang, China, dan Korea Selatan dianggap telah berhasil melakukan akselerasi pembangunan sosial ekonomi berbasis kebudayaan dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai kebudayaan melalui proses modernisasi. Dengan mengacu ke ketiga negara tersebut, Indonesia juga dapat melakukan akselerasi pembangunan kebudayaan, Tak terkecuali Provinsi Sulawesi Tengah. Segala perencanaan pembangunan harus juga mempertimbangkan pembangunan kebudayaan.

Oleh karena itu Pemerintah daerah sesuai undang-undang Pemajuan Kebudayaan, berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan; merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi; merumuskan mekanisme pelibatan masyarakat; dan pendanaan dalam pemajuan kebudayaan. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat, komunitas seni budaya, lembaga swadaya masyarakat dan penggiat seni budaya untuk membantu melestarikan bentuk-bentuk kearifan local dapat menjadi potensi wisata baru. Peran mereka dalam menjadikan ikon kebudayaan dengan membentuk ciri khas sebagai diferensiasi dalam kebudayaan lahir dari tempat mereka berasal dipasarkan melalui kegiatan budaya untuk menunjang parawisata.

Peran pemerintah sebagai fasilitator perlu dioptimalkan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi kesehjateraan masyarakat agar memberikan dampak menunjang pembangunan berkelanjutan, mewujudkan visi Pemerintah Daerah Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju, mengelola potensi unsur kebudayaan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli daerah. Serta melakukan diplomasi budaya agar kebudayaan Sulawesi Tengah bisa diperkenalkan dan menjadi daya tarik yang mendukung sektor parawisata.

Untuk mencapai pembangunan kebudayaan berkelanjutan ada tiga hal menjadi syarat pelaksanaannya. Pertama, pembangunan kebudayaan harus dilihat sebagai pembangunan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya untuk pemajuan peradaban bangsa. Kedua, pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator, pembina dan koordinator kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan, mendorong memberdayakan masyarakat dan pihak swasta sebagai pelaku utama dalam pembangunan kebudayaan.

Sedangkan formulasi dan implementasi berbagai strategi pembangunan kebudayaan hendaknya dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat, dunia swasta, tokoh masyarakat. Ketiga, karena begitu kompleksnya urusan kebudayaan, pemerintah juga harus melibatkan banyak pihak (stakeholders) terhadap pembangunan kebudayaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program kegiatannya. Dengan melibatkan antropolog, sosiolog, arkeolog, seniman dan dunia swasta, serta birokrat yang memahami dan mampu memanajemen program dan kegiatan pembangunan kebudayaan. (*Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Provinsi Sulteng)

Ayo tulis komentar cerdas