Abbas H. A Rahim. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Ketua Komisi Informasi (KI) Sulawesi Tengah, H Abbas H.A Rahim, mengungkapkan keterbukaan informasi merupakan keniscayaan dan sangat tidak mungkin ditolak dalam pembangunan negara yang menganut sistim demokrasi.

“Karena salah satu ciri atau syarat negara demokrasi itu adalah keterbukaan informasi di semua tingkat, termasuk pemerintahan tingkat desa. Ini karena pemerintahan desa itu adalah merupakan jabatan negara yang memerlukan pertanggung jawaban kepada publik atau kepada masyarakat,” ucap Abbas saat Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Menuju Desa Informati”, Selasa 22 November 2022.

Dia menjelaskan KI menggelar kegiatan, baik berupa bimbingan tehnis maupun sosialisasi seperti yang dilaksanakan dengann tujuan agar supaya desa-desa yang ada menjadi desa informatif. Adapun sosialisasi kali ini dipusatkan di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketua Panitia, Henny Hasna Ingolo, yang juga selaku Komisioner Bidang ASE Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, menerangkan pihaknya sebagai lembaga yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendapat amanat membuat petunjuk tehnik dan standar layanan informasi publik melalui mediasi serta ajudikasi untuk menerapkan keterbukaan informasi publik.

“Melalui kegiatan sosialisasi kita harapkan dapat meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik yang berkualitas,” ucap Henny.

Adapun kegiatan dibuka Sekretaris Kabupaten Buol, Moh.Sufrizal Yusuf, mewakili Plt Bupati. Sosialisasi dihadiri Kadis Kominfo Suondo D Sanua bersama jajarannya, Camat Bokat, para Lurah, Kepala Desa Ketua BPD serta perwakilan aparat desa.

Diketahui, KI juga memiliki tupoksi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 dan 27 UU 14 Tahun 2008.

Sementara wewenang KI yakni memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan dan membuat kode etik Komisi Informasi yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas