Zaufi Amri. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)
  • Ketua Majelis Hakim Masih Sedang Ikut PTWP di Semarang

Palu, Metrosulawesi.id – Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, belum dapat menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan alat absensi sidik jari (finger print) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala tahun 2019 silam, yang telah dijadwalkan Selasa, 22 November 2022.

Sehingga sidang perkara korupsi yang menjerat dua orang terdakwa yakni mantan Sekretaris Dikjar Pemda Donggala, Drs. Najamudin Laganing, MPd, dan Ety Labande Lasiha selaku Direktris CV. Kamyabi rekanaan pengaadan barang dan jasa, kambali ditunda.

Informasi yang dihimpun Metro Sulawesi, sidang perdana perkara korupsi terdakwa Najamudin dan Ety Labande ditunda karena ketua majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut sedang  melaksanakan agenda keluar kota.

“Majelis hakimnya lagi ada kegiatan PTWP di kota Semarang,” ungkap Humas PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Zaufi Amri SH.

Diketahui ketua majelis hakim yang akan menyidangkan perkara itu adalah Chairil Anwar SH. MH, yang merupakan wakil ketua PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu.

Karena belum dapat digelar, sehingga untuk sidang perdana kembali dijadwal Rabu 30 Nobember 2022 pekan mendatang.

“Sidang ditunda sepekan lagi,” singkat Zaufi Amri.

Diberitakan sebelumnya, perkara dugaan korupsi atas nama terdakwa Najamudin Laganing dan Ety Labande Lasiha, dilimpahkan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Donggala, Selasa, 15 November 2022, berdasarkan surat pelimpahan nomor B-2133/P.2.14/Ft.1/11/2022, atas nama penuntut umum Junaidy, SH. MH.

Untuk perkara terdakwa Najamudin Laganing teregister dengan nomor perkara 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal, sementara untuk terdakwa atas nama Ety Labande Lasiha, teregister dengan nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.

Di dalam perkara ini kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan yang sedikit berbeda.  Terdakwa Najamudin Laganing didakwa Primer Pasal 2 ayat (2) dan Subsider Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor, atau kesatu Primer Pasal 2 ayat (2), Subsider pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua Pasal 12 huruf F UU Tipikor. Sedangkan terdakwa Ety Labande Lasiha didakwa Primer Pasal 2 ayat (2), Subsider Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan Kedua Pasal 5 Ayat (2) UU Tipikor. Diketahui kaskedua terdakwa diduga terjerat korupsi proyek fingerpint di Disdiknasbud Donggala yang diperuntukkan ke sejumlah sekolah. Sekolah itu berada di lima kecamatan, dari 16 kecamatan di Donggala yang direncanakan diadakan proyek itu. Saat itu Najamudin Laganing pada 2019 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas