RAKOR - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, Halima (kedua dari kiri) menyampaikan materi pada rapat koordinasi persiapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 di salah satu hotel di Palu, Rabu 16 November 2022. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)
  • Dibangun TPS, Jika Dukcapil Palu Tak Terbitkan KTP Elektronik

Palu, Metrosulawesi.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, Halima menyebut pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus sebagai isu strategis pada Pemilu 2024.

Halima menyampaikan hal itu pada rapat koordinasi persiapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 di salah satu hotel di Palu, Rabu 16 November 2022.

Rakor diikuti perwakilan media massa, organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi. Hadir pula komisioner KPU kabupaten kota.

Halima menjelaskan, lokasi khusus yang dimaksudkan adalah rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, panti sosial, relokasi bencana, dan daerah konflik.

Di Kota Palu, Halima mencontohkan relokasi bencana seperti di Huntap Tondo. Pemilih di hunian tetap (huntap) yang merupakan penyintas bencana 28 September 2018 tersebut berpotensi dibangunkan TPS.

Sebab, kata dia Dukcapil Palu belum mencetak KTP elektronik sesuai kelurahan di huntap tersebut, yakni Kelurahan Tondo. Artinya, penyintas di yang berasal dari kelurahan lain seperti Balaroa dan Petobo belum memiliki KTP Kelurahan Tondo.

“Maka huntap Tondo adalah satu lokasi khusus yang berpeluang dibangunkan TPS,” katanya.

Selain kategori relokasi bencana, lokasi khusus lainnya adalah lokasi dimana pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP elektronik yang dimilikinya.

“Seperti perusahaan perkebunan. Perkebunan sawit misalnya. Tapi, jumlahnya memungkinkan,” kata Halima tanpa menyebutkan batas minimal pemilih di TPS lokasi khusus karena belum ada petunjuk teknis.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penempatan TPS di lokasi khusus dilakukan jika penanggungjawabnya bersedia dibangunkan TPS.

“Bukan KPU yang langsung membangun (TPS) di sana, tapi KPU hanya berkoordinasi dengan penanggung jawab wilayah. Contoh Kalapas di Lapas. Kalau Huntap Tondo penanggung jawabnya camat, lurah,” jelas Halima.

Jika penanggungjawabnya bersedia dibangunkan TPS di lokasi khusus tersebut, maka harus mengajukan permintaan pembangunan TPS. Namun, pejabat yang berwenang memberikan daftar potensial pemilih di lokasi khusus tersebut.

“Berikan data by name berbasis DP4,” katanya.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas