BAHAS KP2B - Pembahasan dan penyepakatan KP2B Sulawesi Tengah dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulteng, Kamis 28 September 2022. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintantah Provinsi Sulteng merancang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di daerah ini. Rapat pembahasan dan penyepakatan KP2B Sulawesi Tengah dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulteng, Kamis 28 September 2022.

Plt Kepala Dinas BMPR Provinsi Sulteng, Basir Tanase, mengungkapkan KP2B merupakan wilayah budidaya pertanian diutamakan pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/ atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

“Tentu beserta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dan nasional,” ucapnya.

Oleh karena itu kata Basir, dalam Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, penetapan KP2B merupakan salah satu dari 7 muatan strategis yang harus termuat baik dalam RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota.

“Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, maka penggambaran KP2B baik di RTRW Provinsi maupun di RTRW Kabupaten/Kota harus selaras untuk meminimalkan ketidaksesuaian dalam Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI),” ujarnya.

Proses penentuan luasan KP2B telah dilaksanakan pada 2019 oleh Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN bekerja sama dengan stakeholder terkait melalui survey dan inventarisasi data serta kondisi faktual di lapangan. Ini kemudian menghasilkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN terkait Luasan Lahan Baku Sawah (LBS) yang menjadi pedoman untuk penetapan Perda LP2B di Kabupaten/Kota.

“Jadi nantinya penetapan KP2B ini akan menjadi salah satu fokus utama pemeriksaan substansi RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor dan penerbitan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN,” ungkap Basir.

Ditambahkan, dari hasil overlay peta KP2B dalam RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten Kota, masih terdapat perbedaan baik dari sisi luasan maupun lokus penetapan KP2B. Oleh karena itu, rapat yang dilaksanakan bertujuan untuk menyamakan persepsi serta penyepakatan terhadap luas dan fokus KP2B yang akan tercantum dalam RTRWP maupun RTRW Kabupaten/Kota.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas