TEKEN MOU - Ketua KPID Sulteng, Indra Yosvidar saat teken MoU dengan KPU Sulteng, Senin 27 September 2022. Tampak Ketua KPU Sulteng Nisbah dan Anggota KPU Sulteng Sahran Raden. (Foto: Dok. KPU Sulteng)
  • Pemilu 2024

Palu, Metrosulawesi.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah teken Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan empat lembaga sekaligus di salah satu hotel di Kota Palu, Senin 26 September 2022, malam.

Empat lembaga itu yakni Ombudsman Perwakilan Sulteng, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng, Komisi Informasi (KI) Sulteng, dan Komnas HAM Perwakilan Sulteng.

Ketua KPU Sulteng, Nisbah mengatakan, pentingnya bekerja sama dengan empat lembaga tersebut dalam memberikan penguatan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Seperti Ombudsman diharapkan terus mendukung penyelenggara sehingga dapat memberikan pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Begitu juga KPID Sulteng diharapkan dapat berperan membantu KPU, terutama dalam kaitan penguatan sosialisasi dan penyebaran informasi kepemiluan melalui media elektronik. Sedangkan Komnas HAM diharapkan memberikan penguatan agar tidak ada hak asasi yang terabaikan dalam pemilu.

Kerja sama dengan KI Sulteng berkaitan dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan publik terhadap informasi kepemiluan.

“Posisi empat lembaga ini untuk saling memperkuat sesuai dengan fungsi masing-masing,” kata Nisbah.

Anggota KPU Sulteng, Sahran Raden menambahkan, empat lembaga yang MoU dengan KPU Sulteng ini adalah satu dari empat kluster yang digandeng dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan roadshow dan mendapat persetujuan KPU RI sebagaimana diatur dalam PKPU 1 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.

“KPU bersifat mandiri dan independen, namun dalam tugas kepemiluan tidak bisa sendiri. Harus melibatkan banyak pihak,” kata Sahran Raden yang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Parmas SDM.

Dia menyebutkan tiga kluster lainnya yang juga direncanakan MoU ke depan adalah perguruan tinggi, instansi vertikal dan pemerintah daerah.

Kluster perguruan tingi, KPU Sulteng akan teken kerja sama dengan 7 perguruan tinggi di antaranya Untad, UIN Datokarama, Unisa, dan Unismuh.

Kemudian untuk kluster pemda akan diawali dengan MoU dengan Gubernur Sulteng bersama instasinya Dinas Dukcapil, Kesbangpol, Badan PMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial.

Kluster berikutnya adalah instansi vertikal yakni Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM. Dua instansi ini diharapkan membantu KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam memberi penguatan dalam sosialisasi dan pendidikan kepemiluan.

“Di Kemenag, ada tokoh agama, penyuluh dan guru agama diharapkan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat. Begitu juga Kemenkum HAM untuk memastikan pemilih yang ada di lapas terpenuhi hak konstitusinya,” jelas Sahran Raden yang doktor Ilmu Hukum, dosen di UIN Datokarama Palu.

Sementara itu, pimpinan Ombudsman Perwakilan Sulteng, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng, Komisi Informasi (KI) Sulteng, dan Komnas HAM Perwakilan Sulteng menyambut baik MoU ini.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng, Sofyan Farid Lembah mengatakan, kerja sama dengan KPU telah terjalin dengan baik. Bahkan, kata dia pihaknya telah memberikan penghargaan kepada beberapa KPU kabupaten/ kota di Sulteng. Sofyan Farid Lembah mengingatkan, agar KPU melaksanakan pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur. Sebab, jika hal itu terjadi, maka bisa saja berujung pada laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Karena itu, bukan hanya UU Pemilu 2017 yang perlu dibaca, tapi juga UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Ini harus jadi pegangan,” ujarnya.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas