PEMBUKAAN - Ketua KPU Sulteng Nisbah (tengah) saat membuka Focus Group Duscussion (FGD) tentang Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di salah satu warkop di Palu, Sabtu 24 September 2022. (Foto: Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

Palu, Metrosulawesi.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah menerima laporan dari sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang namanya dicatut oleh partai politik. Nama mereka tercantum sebagai anggota partai politik dalam Sistem  Informasi Partai Politik (Sipol).

“Banyak ditemukan P3K, namanya dicatut sebagai anggota partai, seperti yang terjadi di Kabupaten Donggala,” kata Divisi Teknis KPU Sulawesi Tengah, Samsul Y Gafur pada Focus Group Duscussion (FGD) tentang Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di salah satu warkop di Palu, Sabtu 24 September 2022.

Menurut Samsul Y Gafur, P3K tidak boleh menjadi anggota partai politik karena masuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN). Bisa saja, ke depan P3K terhalang dalam kariernya karena namanya tercatat sebagai anggota partai politik.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat agar mengecek namanya terdaftar atau tidak sebagai anggota parpol melalui kanal https://infopemilu.kpu.go.id. Caranya sangat mudah, hanya dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) pada kolom yang disediakan dalam kanal tersebut.

Terhadap laporan yang masuk, misalnya keberatan nama dicatut sebagai anggota parpol, maka KPU akan melakukan verifikasi terhadap parpol yang bersangkutan untuk selanjutnya dihapus.

Saat ini, kata Samsul Y Gafur, verifikasi administrasi partai politik memasuki tahap perbaikan sampai dengan 28 September 2022. Dia meminta masyarakat aktif melapor jika namanya diklaim sebagai anggota parpol, bisa melalui kanal https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.

Sementara itu, akademisi Universitas Tadulako, Dr Aminuddin Kasim mendorong penyelenggara Pemilu 2024 agar mempermudah partai politik untuk mendapatkan hak konstitusinya dan mempersulit kehilangan hak konstitusinya.

Pernyataan itu lantas ditanggapi Yardin Hasan, salah satu peserta FGD. “Apakah verifikasi parpol saat ini mempersulit atau mempermudah parpol,” ujar Yardin.

Menjawab pertanyaan itu, Aminuddin Kasim menjelaskan tentang proses panjang partai politik dari awal mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM, diverifikasi oleh KPU, hingga ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2024 nantinya.

Menurutnya, regulasi saat ini jauh lebih progresif dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 tahun 2020. Dicontohkan dalam PKPU 4/2020 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“PKPU 4/2022 lebih maju dari sebelumnya karena adanya Putusan MK Nomor 55/2020. Verifikasi faktual lebih mudah dari sisi regulasi. Parpol mudah, KPU juga dimudahkan,” kata Aminuddin Kasim.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, Nisbah saat membuka acara FGD, mengatakan perlunya peran masyarakat memberikan tanggapan dalam proses verifikasi partai politik.

Dia juga membenarkan bahwa saat ini sudah banyak tanggapan masyarakat mengenai indikasi namanya dalam keanggotaan partai politik.

“Kami berharap ada penguatan dari masyarakat dan media yang peduli dengan isu kepemiliuan, berharap banyak masukan terhadap verifikasi administrasi partai politik,” ujarnya.

Diketahui, ada 24 partai politik dari 40 yang mendaftar, dinyatakan lolos ke tahap berikutnya yakni verifikasi administrasi dan faktual. Sampai saat ini, dari 24 parpol tersebut, baru PKB yang lolos verifikasi administrasi secara nasional.

Masih ada waktu bagi parpol untuk perbaikan sampai 28 September, kemudian diverifikasi lagi oleh KPU dan seterusnya sampai penetapan parpol peserta Pemilu 2024 pada Desember 2022

Diketahui, dari 24 partai politik, 9 di antaranya partai politik parlemen (lolos parliamentary threshold Pemilu 2019), 7 partai politik nonparlemen (tidak lolos parliamentary threshold Pemilu 2019), dan 8 partai politik baru. Sebanyak 15 papol nonparlemen dan parpol baru tersebut, selain verifikasi administrasi juga harus melewati verifikasi faktual.

Reporter: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas