Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M Said (kiri) didampingi Anggota Dewan Komisioner dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi usai pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pekan lalu, Kamis (22/9/2022). (Foto: Metrosulawesi/ Fikri Alihana)

Palu, Metrosulawesi.id – Pada tahun 2023 mendatang, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M Said mengatakan untuk alokasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan ditambah Rp400 triliun.

Hal tersebut disampaikan kepada sejumlah wartawan usai pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pekan lalu, Kamis (22/9/2022)

Ia mengungkapkan bahwa tahun ini jumlah dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan sebanyak Rp372 triliun. Kata dia, Sulteng harus memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan ekonomi daerah.

“Keberadaan KUR juga dapat membantu perekonomian daerah. Terutama bagi sektor UMKM, pertanian, peternakan, dan perikanan yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau ini bisa dilakukan sangat baik sekali,” ungkapnya.

Ia mengajak para pelaku usaha khususnya di Sulteng agar lebih mengandalkan pembiayaan ini demi meningkatkan kelas usaha. Muhidin juga tidak menginginkan sektor usaha untuk mengakses kredit abal-abal.

“Mereka yang dianggap rentenir itu memberikan bunga tinggi dan sangat berbahaya sampai merugikan masyarakat. Sedangkan KUR yang diberikan perbankan bunganya rendah hanya 6 persen,” terangnya.

Adanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang telah terbentuk di seluruh daerah Sulteng menjadi pionir mengedukasi masyarakat. Sehingga kredit perbankan bisa berorientasi pada peningkatan kelas usaha.

“Kita yakin TPAKD akan meminimalisir pelaku usaha bertransaksi dengan ‘lintah darat’ atau kredit rentenir. Selain itu, TPKAD juga harus menjalankan fungsi menjadi jembatan masyarakat ke perbankan,” ujarnya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas