TITIK LAHAN - Sebuah lahan tepat di perempatan Jalan Soeharto dan Jalan Kebun Sari, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulteng yang ditetapkan untuk pembangunan Huntap Kawasan Petobo. (Foto: Metrosulawesi/ Muhammad Faiz Syafar)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini BPBD dan pejabat Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan melakukan pertemuan membahas perubahan skema pembangunan hunian tetap (huntap).

Pertemuan pada pertengahan September 2022 kemarin yang bertempat di kantor Kelurahan Petobo itu membahas perubahan luasan bangunan Huntap Kawasan Petobo.

Bambang Sabarsyah, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Palu saat dimintai tanggapan membenarkan hal itu.

Bambang menjelaskan, perubahan itu disebabkan minimnya kecukupan lahan huntap yang sampai saat ini masih dalam tahap perencanaan.

“Itu kan terkait dengan rencana pembangunan Huntap Petobo karena masalah lahan yang mungkin tidak cukup, sehingga mungkin huntap itu dibuat dengan skema berbeda,” tutur Bambang lewat percakapan telepon, Kamis, 22 September 2022.

Bembi, sapaan karibnya menyebutkan, Huntap Petobo akan dibangun seluas 9×13 m per segi.

“(Luas lahan) 9×13 meter per segi itu mengacu kecukupan lahan di sana. Di lahan yang telah ditetapkan Gubernur Sulteng lalu itu. Insya Allah warga penyintas menyetujui,” ungkapnya.

Pertemuan itu pun dihadiri Lurah Petobo, Alfin Ladjuni dan beberapa tokoh masyarakat serta warga yang ditetapkan akan menerima huntap.

Sementara bila dibandingkan dengan luas masing-masing bangunan huntap lain, di angka 10×15 m per segi seperti di Huntap Tondo 1, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Sebelumnya, warga penyintas bencana alam 28 September 2018 yang menghuni huntap (hunian tetap) di Huntap Tondo 1 mengeluhkan status pembaruan dokumen kependudukannya. Kondisi itu berdampak pada ketidakikutsertaan mereka sebagai pemilih di Pemilu 2019 serta 2020 itu.

Keluhan itu diwakili beberapa Ketua RT di Huntap Tondo I, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, yang mereka suarakan langsung kepada pimpinan BPBD Kota Palu, Senin, 19 September 2022.

Bambang Sabarsyah, Kabid Kedaruratan dan Logistik mewakili Presly Tampubolon, Kepala BPBD Kota Palu saat dimintai konfirmasi Metrosulawesi membenarkan hal tersebut.

Para Ketua RT sekira empat orang itu meminta bantuan ihwal kejelasan status kependudukan mereka, sekaligus mewakili banyaknya warga mereka yang urung mengalami pembaruan domisili tersebut.

“Mereka mengeluhkan status kependudukan mereka. Karena khawatir hak suara mereka kembali hilang seperti kejadian pada saat Pemilu 2019 dan 2020 lalu,” ujarnya pada Selasa, 20 September 2022.

Bambang menjelaskan, BPBD Palu diminta untuk memediasi OPD teknis agar status para penduduk huntap segera diperbarui dari domisili lama mereka.

“Mereka katakan sekitar pekan lalu sudah ada pertemuan dengan dengan beberapa instansi teknis seperti Disdukcapil dan KPU Palu, namun sampai sekarang mereka bilang belum ada hasil yang jelas dari pertemuan itu,” imbuhnya.

“Nah sesuai tanggapan Pak Kaban BPBD (Presly Tampubolon) yang juga saya ada di kunjungan Ketua RT itu, Pak Kaban akan segera melakukan semacam mediasi yang mereka inginkan itu. Meskipun sebenarnya tugas kami di BPBD Palu sudah selesai dan tidak terkait hal itu. Tidak apa-apa,” ucap pria karib disapa Bembi ini.

Reporter: M. Faiz Syafar
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas