RAPAT KOORDINASI - Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Rudi Dewanto, rapat koordinasi bersama Kepala Bapenda, Rifki Anata didampingi jajaran dan perwakilan Biro Hukum Provinsi Sulteng, Selasa 20 September 2022. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan memberikan pengurangan denda pajak kendaraan bermotor.

Terkait program ini, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Dr Rudi Dewanto SE MM, melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Bapenda, Rifki Anata didampingi jajaran dan perwakilan Biro Hukum Provinsi Sulteng, Selasa 20 September 2022.

Dari rapat terungkap pengurangan denda pajak khusus untuk kendaraan plat kuning yang bernaung di bawah Organisasi Angkutan Darat (Organda). Berdasarkan hasil rapat pula, kepada OPD teknis yaitu Bapenda diminta segera membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah kepada Organda terkait permohonan pengurangan sanksi atau denda administrasi pajak kendaraan bermotor.

“Nantinya, melalui surat edaran tersebut diharapkan kepada seluruh Organda mengajukan permohonan pengurangan sanksi denda administrasi kendaraan bermotor kepada Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah,” ucap Rudi.

Adapun untuk pengurangan sanksi/denda administrasi dimaksud akan diberikan maksimal 50%. Batas waktu pengurusan permohonan tersebut dimulai 1 Oktober sampai dengan 3 Desember 2022.

“Para pemilik kendaraan DN kuning dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi denda kendaraan bermotor dengan syarat-syarat yang telah ditentukan,” tandasnya.

Pertemuan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti rapat koordinasi Forkompinda Sulteng yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah terkait keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada 19 September 2022.

Terkait pejak kendaraan, sebelumnya Gubernur Rusdi Mastura menyebut berdasarkan laporan rekapitulasi Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 659 kendaraan dinas OPD Pemprov Sulteng dalam posisi menunggak pajak. Nilai tunggakan tersebut berkisar lebih dari Rp669 juta.

Gubernur memerintahkan kepada para kepala OPD di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah agar mempercepat realisasi anggaran di masing-masing instansinya, salah satunya pembayaran tunggakan pajak kendaraan. Ia tak ini anggaran terlalu lama mengendap di bank yang mengakibatkan rendahnya serapan dan terlambatnya eksekusi program kegiatan.

“Saya minta agar tagihan pajak kendaraan dinas ini secepat mungkin dilunasi sebagai contoh ke masyarakat supaya taat membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya sebagai wujud kontribusi,” tegas Gubernur saat memimpin upacara gabungan OPD Pemprov Sulawesi Tengah di Palu, Senin 19 September 2022.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas