Ketua Fraksi Nasdem, Moh Taufik. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Ramainya pemberitaan terkait aliran dana bagi-bagi fee proyek TTG (teknologi tepat guna) yang kemudian dilanjutkan dengan aksi demo masyarakat “Donggala Bergerak” di kantor DPRD Donggala, pada Senin kemarin membuat anggota DPRD angkat bicara.

Adalah Fraksi Nasdem yang pertama menyuarakan pengusulan hak interpelasi kepada enam fraksi terkait kisruh dugaan bagi-bagi fee proyek TTG.

Ketua Fraksi Nasdem Moh.Taufik, mengatakan, dia menerima beberapa aspirasi dari masyarakat dugaan gratifikasi yang melibatkan Bupati Kasman Lassa agar dibahas oleh DPRD Donggala melalui interpelasi.

Masrifan. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

“Ada aspirasi masyarakat meminta saya bertanya secara resmi benarkah bupati menerima gratifikasi dari proyek TTG dan website desa. Pertanyaan ini harus dijawab bupati dalam forum resmi, itulah saya usulkan untuk interpelasi,” kata ketua fraksi Nasdem Moh Taufik Rabu Sore kemarin di kantornya.

Politisi asal Wani ini mengatakan sesuai dengan hak anggota DPRD, ia meminta pimpinan DPRD Donggala melanjutkan apa yang disampaikan sebagai pertanyaan resmi DPRD Donggala kepada Bupati Kasman Lassa.

“Ada forum resmi interpelasi hak anggota DPRD, kita harus mendengar Penjelasan Bupati Kasman Lassa dilakukan secara terbuka dalam rapat paripurna DPRD, termasuk penjelasan mengenai dugaan keterlibatan Asisten III, Dee Lubis dan Camat Banawa Selatan, Hikma dalam kasus tersebut,” sebutnya lagi.

Tempat yang sama, anggota Fraksi NasDem, Masrifan Ranroe mengatakan kasus dugaan bagi-bagi fee proyek program TTG sangat lambat ditangani APH (aparat penegak hukum), olenya ia mengusulkan DPRD Donggala secara resmi berkonsultasi dengan Komisi III DPR RI.

“APH kita lambat, Karena ini kasus dugaan gratifikasi, DPRD harus segera menggunakan hak interpelasinya, atau berkonsultasi dengan komisi III DPR RI, kalau bisa kita minta bantuan komisi III DPR RI bertemu Kapolri,” ucap ippank sapaan akrabnya.

“Dugaan gratifikasi yang dilakukan pejabat Donggala bukanlah kasus yang kecil, APH benar-benar serius agar ada kepastian hukum. Sehingga kasus tersebut tidak menjadi tanda tanya di masyarakat,” harapnya.

Takwin. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Sementara itu, ketua DPRD Donggala Takwin yang dimintai keterangan terkait usulan fraksi Nasdem untuk melakukan hak interpelasi menyatakan pernyataan anggota fraksi Nasdem sah-sah saja karena memang itu adalah Hak DPRD secara lembaga yang diusulkan oleh fraksi.

“Saya kira sah-sah saja anggota fraksi Nasdem mengusulkan hak interpelasi, jadi saya pikir tidak masalah, Kemudian terkait dengan keberadaan APH dalam penanganan beberapa dugaan kasus korupsi yang ada di Donggala ini, secara pribadi masih percaya dan menaruh harapan besar kepada APH bisa menyelesaikan permasalahan yang ada,” tutup politisi PKS ini, Rabu sore, kemarin.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas