Ahlis Djirimu dan Slamet Riadi. (Foto: Dok)
  • Menyoal Dana Hibah Rp14 Miliar Untuk Munas XI KAHMI

Palu, Metrosulawesi.id – Dana hibah sebesar Rp14 miliar dari APBD Sulteng untuk kegiatan Musyawarah Nasional) XI KAHMI mendapat sorotan. Tidak hanya soal besarannya, tetapi juga payung hukum yang mendasari pemberian dana hibah tersebut.

Terkait dengan besaran dana Rp14 miliar yang dikucurkan untuk kegiatan KAHMI itu, Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Dr Muh. Ahlis Djirimu menilai, besar tidaknya tergantung perkiraan dana yang dibutuhkan. Misalnya, berapa lama, berapa orang yang akan hadir, serta dampak jangka pendeknya.

“Tentu panitia punya perhitungan berdasarkan harga satuan belanja umum (HSBU) setempat,” kata Ahlis.

“Menkeu (Menteri Keuangan) menggariskan bahwa setiap rupiah yang keluar, harus diperhitungkan output dan outcome-nya seperti apa,” tambah Ahlis.

Hal kedua yang menjadi sorotannya adalah soal payung hukum yang menjadi dasar pemberian dana hibah tersebut.

“Ini yang paling penting. Apakah hibah ini mempunyai payung regulasi yang tepat?,” tanyanya.

Ahlis kemudian mengingatkan bahwa dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah mencabut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, termasuk Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan ke-5 atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

Sementara kata Ahlis, dalam berita acara pengesahan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD selalu diikuti klausul ‘sesuai ketentuan yang berlaku’.

“Lho, sudah tahu tidak ada payung regulasi, masih melanggar misalnya. Mungkin dalam konteks ini, kawan-kawan ahli hukum punya penafsiran mendalam,” ujar Ahlis.

Ahlis menyebutkan, jargon politik Pemprov Sulteng “kekurangan sumber fiskal”, ditutupi dengan mencari sumber fiskal di luar daerah, bukan mengoptimalkan belanja dengan cara spending review.

Ahlis menilai, Pemprov tidak punya sense of crisis pada bencana dan sense of priority.

“Ironisnya, peta fiskal menunjukkan pada kita bahwa Sulteng termasuk kapasitas fiskal rendah setingkat di bawah Kaltara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 tahun 2021,” ujar Ahlis.

Menjawab pertanyaan apakah hibah sebesar Rp14 miliar itu sebanding dengan output yang dihasilkan? Ahlis mengatakan, mestinya ada perhitungan yang matang cost benefit analysis of event dari anggaran untuk event seperti itu.

“Apapun alasannya, ini event seremonial 3-4 hari. Sementara, perlu diketahui, program pengetasan kemiskinan Gerceptaskin (Gerak Cepat Pemberantasan Kemiskinan) Berdaya saja dipending ke 2023 karena alasan dana tidak ada bagi pendamping,” ujar Ahlis.

“Itu pun pelaksanaan Gercepraskin Berdaya sebesar Rp39 miliar (Pemprov) meminta dana sharing ke kabupaten/kota,” sambungnya.

Hal seperti inilah salah satunya menurut Ahlis, yang dia maksud dengan ‘Disorientasi Pembangunan’.

“Apa yang direncanakan, tidak dilaksanakan, lain direncana, lain dilaksanakan,” pungkas Ahlis.

Hal senada juga dikemukakan Pengamat Kebijakan Publik, Prof Slamet Riadi Cante. Dia menilai Pemprov dan para legislator DPRD Sulteng kurang cermat dalam memberikan bantuan dana yang bersumber dari masyarakat.

“Bantuan atau hibah pembiayaan sebaiknya ada skala prioritas terutama korban bencana dan masyarakat miskin. Saya khawatir publik akan menilai pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap yang dialami masyarakat. Tapi bukan berarti bantuan untuk KAHMI tidak penting, dari sisi jumlah bantuan yang patut dipertimbangkan,” tegas Prof Slamet, Selasa 13 September 2022.

Hal tersebut ditegaskan karena kondisi masyarakat Sulteng tengah mengalami krisis akibat bencana dan kenaikan BBM. Sebaiknya, kata Prof Slamet, Pemprov dan DPRD menjelaskan ke publik terkait bantuan hibah sebagai wujud dari sebuah transparansi.

“Mungkin patut cermati item-item peruntukan pembiayaan terkait bantuan hibah yang relatif cukup fantastis. Dana Rp14 miliar untuk kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh KAHMI,” ucap mantan Dekan FISIP Untad itu.

“Meskipun saya pribadi sebagai bagian dari Alumni HMI Bontolempangan Makassar, hanya saja sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat saat ini, maka penggunaan dana seperti itu penting disampaikan ke publik,” pungkas Prof Slamet.

Seperti diketahui, DPRD Sulteng telah menyetujui APBD perubahan tahun 2022. Salah satu di APBD perubahan itu adalah dana hibah sebesar Rp14 miliar untuk kegiatan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI) sebesar Rp14 miliar dari usulan sebelumnya sebesar Rp15 miliar.

APBD Perubahan 2022 Sulteng ditetapkan sebesar Rp4,696 triliun lebih, meningkat sebanyak Rp357,611 miliar lebih dari anggaran pendapatan awal sebesar Rp4,339 triliun lebih. Demikian pula untuk belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp666,6 miliar lebih menjadi Rp5,395 triliun lebih dari pendapatan semula Rp4,728 triliun.

Reporter: Michael Simanjuntak, Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas