BERI KETERANGAN -Tim penasehat hukum terpidana Rasta Ndobe saat menunjukan surat gugatan perdata dengan tergugat pihak kejaksaan. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)

Palu, Metrosulawesi.id – Diduga melaggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan menyalahi prosedur dalam pelaksanaan eksekusi guna menjalankan putusan pengadilan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu digugat secara perdata dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu.

Gugatan itu dilayangkan oleh terpidana Rasta Ndobe, melalui tim penasehat hukumnya Kevin Aditya SH, Nurhidayat SH, Alif RRA Manarangga SH, dari kantor hukum KNA dan Partner, dan perkara tersebut telah teregister di Pengadilan dengan nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Pal.

“Gugatan PMH itu, kami daftarkan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022. Melalui e-court,” ujar Kevin Aditya salah satu tim penasehat hukum Rasta Ndobe, saat ditemui di salah satu warkop di Kota Palu, Sabtu, 10 September 2022.

Lanjut Kevin sapaan akrabnya, gugatan PMH itu diajukan Rasta Ndobe selaku penggugat, berkaitan dengan proses eksekusi dirinya yang telah dilaksanakan jaksa eksekutor pada Kejari Palu berdasarkan putusan PK MA Nomor: 19 PK/Pid/2020 tanggal 11 Juni 2020, Jo putusan MA Nomor 1057 K/Pid/2017 tanggal 31 Oktober 2017, jo putusan PN Palu, Nomor : 67/Pid.B/2017/PN. PAL tanggal 26 Juli 2017.

“Banyak kejanggalan dalam pelaksanaan eksekusi klien kami. Selain proses eksekusi itu diduga telah menyalahi prosedur sebagaimana diatur di dalam KUHAP Pasal 270, kami juga menemukan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak jaksa terhadap diri terpidana Rasta Ndobe,” sebutnya.

Dalam gugatan PMH itu, sebagai tergugat I Kepala Kejaksaan Negeri Palu, tergugat II Kasipidum Kejari Palu, Tergugat III Kasiintel Kejari Palu, tergugat IV a/n pribadi Kajari Palu Hartawi SH, tergugat V a/n pribadi Kasipidum A Satya Adhi Cipta SH. MH, dan tergugat VI a/n Kasiintel Kejari Palu Armada SH. Selain itu beberapa juga ikut dilibatkan sebagai turut tergugat.

“Turut tergugat I yakni Pemerintah Republik Indonesia cq Kajagung RI, turut tergugat II Kajati Sulteng, turut tergugat III, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu, turut tergugat IV yakmi Pemerintah RI Cq Menteri Keuangan RI,” urai Kevin, yang didampingi rekannya Nurhidayat SH, Alif RRA Manarangga.

Dijelaskan Kevin, dugaan PMH itu, terjadi ketika para tergugat mendatangi penggugat Rasta Ndobe di PN Palu tanggal 24 Mei 2022. Saat itu, penggugat baru selesai menghadiri sidang sebagai terdakwa untuk perkara dugaan pidana nomor 132 dan 133/Pid.B/2022/PN. PAL. Kedatangan tergugat untuk melaksanakan eksekusi terhadap diri penggugat sebagaimana putusan PK jo Putusan Kasasi MA, jo putusan PN Palu di atas.

“Saat itu juga dilakukan penangkapan kemudian penggugat dimasukan ke dalam mobil pribari tergugat II dibawah menuju rutan klas II A, dan diserahkan kepada turut tergugat III untuk dimasukan ke dalam ruang tahanan,” terang pengacara muda tersebut.

Dikatakan Kevin, pelaksanaan eksekusi itulah yang diduga tidak sesuai prosedur dan sempat membuat penggugat keberatan. Pasalnya, eksekusi dilakukan disaat penggugat belum menerima salinan putusan dari panitera pengadilan. Bahkan tambah Kevin, tidak ada sepucuk surat pun yang diterima oleh penggugat baik dalam bentuk berita acara pelaksanaan putusan maupun surat-surat lain terkait pelaksanaan eksekusi saat itu.

“Atas tindakan sewenang-wenangan itu, klien kami sempat menghubungi istrinya agar segera ke kantor tergugat I dan bertemu dengan tergugat IV selaku Kasipidum dengan harapan mendapatkan kepastian hukum atas penangkapan dan penahanan itu. Sangat disayangkan tergugat IV hanya menyampaikan bahwa suami ibu kami belum bisa eksekusi karena masih menunggu proses hukum suami ibu yang sementara berjalan selesai,” cerita Kevin.

Bukan hanya itu lanjut Kevin, perbuatan tergugat yang dengan arogansinya menahan penggugat tanpa prosedur pelaksanaan yang sah di dalam ruang tahanan turut tergugat III, telah nyata menyalahi kewenangannya sebagaimana ketentuan KUHAPidana pasal 1 ayat 6 huruf a.

“Karena tidak sah secara hukum tentunya perbuatan para tergugat yang menangkap dan menahan penggugat sangat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atas diri penggugat, yang mana hal itu secara tegas diperintahkan dalam Konstitusi Negara kita. Sejak saat itu, klien kami sudah ditahan kurang lebih 4 bulan,” tutup Kevin.

Oleh karena itu dalam petitum gugatannya, Rasta Ndobe memohon kepada majelis hakim agar gugatan itu dikabulkan dengan menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH), dan segera membebaskan diri penggugat. Selain itu penggugat juga menuntut supaya majelis hakim menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materil dan inmateril kepada penggugat senilai Rp 1,44 miliar (materil) dan Rp 200 milyar (in materil).

Sementara itu Humas PN Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Zaufi Amri SH, membenarkan adanya gugatan perdata PMH dengan tergugat pihak kejaksaan.

“Gugatan warga terhadap pihak kejaksaan itu sedang dalam proses pendaftaran. Gugatan itu didaftarkan melalui ecourt. Gugatannya teregistrasi dengan nomor :116/Pdt.G/2022/PN.Pal, di PN atas nama Rasta Ndober selaku pengguga,” kata Zaufi membenarkan.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas