KONSULTASI - Pansus 1 DPRD Sulteng saat melakukan konsultasi dengan Kasubdit Wilyah IV Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjend Otda Kemendagri,Yuliarto, di Ruang Rapat Ditjend Otda Lantai 8 Kantor Kemendagri Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, Kamis, 25 Agustus 2022. (Foto: Humas DPRD Sulteng)

Jakarta, Metrosulawesi.id – Hasrat  Panitia Khusus ( Pansus)  I  DPRD Sulteng  yang menggodok Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda)  tentang  perubahan atas  Peraturan Daerah ( Perda) No 8 Tahun 2016  tentang  Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) Provinsi  pada Ditjend Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) khusus untuk  mengurai  Dinas Pertanian, Perkebunan,  Tanaman Pangan  dan Hortikultura agar berdiri sendiri hingga menjadi tiga  dinas, nampaknya  masih memerlukan kajian lagi, belum bisa terealisasi dalam waktu dekat ini.

Hal ini mengemuka setelah Pansus I  DPRD Sulteng yang diketuai Yus Mangun SE  mendengarkan penjelasan dari Kasubdit Wilyah IV Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjend Otda Kemendagri,Yuliarto  saat melakukan konsultasi  di Ruang Rapat Ditjend Otda  Lantai 8   Kantor Kemendagri Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, Kamis, 25 Agustus 2022.

Tak tanggung tanggung  dua unsur pimpinan DPRD Sulteng yakni  Waket I, HM Arus Abdul Karim dan Waket III H Muharam Nurdin menyertai Pansus  I yang terdiri dari  Wakil Ketua Pansus,  Aminullah BK dengan  anggota  terdiri Dr Alimuddin Paada, MS, Ronald Gulla ST, Dra Sri Indraningsih Lalusu, HM Nur Dg Rahmatu SE, Faisal Alatas SH, Suryanto SH, MH,Muslih, H Tahir H Siri, dan di dampingi Karo Organisasi, Andi Kamal.  Mereka secara bergantian berargumen mencoba meyakinkan pihak Kemendagri RI agar Sulteng diberi kebijakan untuk  urusan pertanian  berdiri sendiri dan tidak digabung dengan urusan lain, perkebunan atau peternakan.  Namun setelah mendengarkan dan mendapatkan penjelasan secara rigit, para wakil rakyat ini seakan mendapat kuliah 2 SKS dari Yuliarto.

Dlam konsultasi itu, Yuliarto menjelaskan skema pembentukan OPD berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana  telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja, dimana  telah terjadi perubahan mendasar dan setelahnya tidak ada lagi SKPD  berubah.

“Artinya urusan yang menjadi kewenang provinsi, harus berlandaskan asas efisien dan efektif. ‘ Jangan sampai  beban anggaran lebih besar,” kata Yuliarto.

Namun seakan tak menyerah, Waket III, Muharram Nurdin  kemudian mencoba membandingkan dengan Dinas Pekerjaan Umum ( PU)  yang kini sudah terbagi tiga, PUPR, Cipta Karya, dan Cikasda.

“Apa bedanya?”  kata politisi PDIP  ini.

Yuliarto menanggapinya bahwa evaluasi besaran OPD dilakukan dengan membandingkan hasil pemetaan urusan pemerintahan  dengan tipe perangkat daerah serta ketentuannya.

Kata dia, berdasarkan nomenklatur yang  terkait pemetaan  pertanian berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2016  daerah provinsi atau kabupaten/kota dapat membentuk dua dinas  sesuai dengan tipe dan  potensi daerah masing masing, yakni

1. Dinas Tanaman Pangan dan Dinas  Perkebunan dan Hortokultura dan Peternakan atau,

2. Dinas  Tanaman Pangan dan Hortikultura  dan Dinas Perkebunan dan Peternakan atau

3. Dinas  Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan Hortukuktura dan Peternakan,  dan

4. Dinas  Peternakan dan Kesehatan Hewan  dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikuktura  dan Perikanan.

Yuliarto menjelaskan bahwa  dalam ketentuan itu, urusan pertaninan hanya dapat memilih salah satu opsi tersebut, yakni boleh membentuk dua dinas dan tidak boleh lebih.

Para wakil rakyat Sulteng ini pun  tak berhenti memberikan argumen, salah satunya alasan pembentukan IKN dan Sulteng sebagai salah satu daerah penyanggah pemenuhan kebutuhan pokok  yang ditetapkan Presiden RI. Yuliarto pun langsung menjelaskan bahwa IKN  tak bisa menjadikan urusan pertanian dengan tipe Sulteng saat ini menjadi tiga dinas.  Namun Yuliarto  tidak mengunci kran pembentukan tiga dinas urusan pertanian di Sulteng tersebut, asal tipenya naik. 

“Dan waktunya tentu saja  bukan dalam waktu dekat ini,” kata Yuliarto.

Reporter: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas