Kepala OJK Sulteng, Triono Raharjo. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan untuk total pinjaman online (pinjol) Fintech Peer to Peer Landing (P2PL) di Sulteng mencapai Rp191,76 miliar hingga Juni 2022.

“Angka tersebut masih sangat berpotensi mengalami pertumbuhan hingga akhir 2022 mendatang,” kata Kepala OJK Sulteng, Triono Raharjo kepada sejumlah wartawan belum lama ini.

Sementara jumlah rekening penerima pinjaman aktif yang tercatat di OJK saat ini sebanyak 79.962 rekening. Ia menyebut angka ini terhitung cukup banyak dan menunjukkan masyarakat kini memiliki alternatif pinjaman diluar perbankan.

“Sedangkan, dari sisi tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban bayar yang tertera dalam perjanjian diatas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo debitur sebesar 1,17 persen,” katanya.

 Artinya, lanjut dia, debitur fintech di Sulawesi Tengah cenderung memenuhi kewajiban bayarnya sesuai kesepakatan.

OJK mencatat hingga kini ada sebanyak 102 fintech P2PL yang memiliki izin. Begitu pula yang tidak memiliki izin mencapai 4.089 entitas sudah dibekukan.

“Data yang tercatat merupakan kinerja fintech berizin. Sedangkan yang tidak berizin tidak tercatat. Dari data pengaduan sendiri, fintech hanya satu pengaduan. OJK mendorong masyarakat untuk cermat dalam memilih entitas pinjol dalam melakukan transaksi peminjaman dana.

Kata dia, jangan sampai mengakses pinjol ilegal yang notabenenya tidak memiliki izin dan memiliki metode-metode yang tidak sesuai regulasi. Selain itu, pihaknya juga bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) terus melakukan pemantauan terhadap pinjol ilegal.

“Barang siapa yang terlanjur melakukan akses ke pinjol ilegal dan menerima perlakuan yang tidak sesuai, kami harapkan melapor ke kepolisian. Unsur POLRI masuk juga dalam SWI, termasuk di Sulteng,” katanya.

OJK memiliki daftar pinjol legal yang bisa diakses masyarakat. Caranya dengan mengunjungi website resmi OJK, ojk.go.id kemudian dalam halaman utama terdapat daftar pinjol berizin, kemudian klik. Bukan itu saja, OJK bahkan merangkul seluruh stakeholder untuk mensosialisasikan pinjol berizin.

“Sehingga masyarakat bisa memiliki pengetahuan untuk akses pinjaman dan tidak terjebak dengan pinjol ilegal, media juga diharapkan mampu mengedukasi publik, menyebarluaskan informasi agar masyarakat teredukasi,” pungkasnya.

Reporter: Fikri Alihana
Editor: Pataruddin

Ayo tulis komentar cerdas