Muhlis Hadrawi. (Foto: Dok)

Oleh: Muhlis Hadrawi

PESAN  fiksi tradisi kelisanan yang berkembang di kawasan Gorontalo telah menggambarkan latar belakang terciptanya hubungan terawal antara negeri Bugis dengan Gorontalo, khususnya Suwawa. Tradisi serupa memberikan indikasi adanya hubungan dekat antara istana Bugis dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah, terutama Kaili. Secara khusus, konteks hubungan sosial-politik antara Suwawa dan Bugis yang dirangkai pada artikel ini akan didasarkan pada sumber-sumber lokal Sulawesi Selatan. Dokumen tertulis Bugis dan Makassar yang lazim disebut lontara menjadi sumber utama  yang kemudian dipadu dengan data lokal Suwawa, serta menyelaraskan pula dengan sumber kolonial dan artikel yang relevan.

Paling tidak, tulisan ini akan memiliki makna penting yang menunjukkan dasar keterkaitan secara genealogi antara bangsawan Bugis-Makassar dengan Suwawa. Fakta sosial mengenai keberadaan rumpun keluarga yang berfam ‘Wartabone’ di Gorontalo dan Sulawesi Tengah, menjadi indikasi representatif hubungan genealogi antara Suwawa dan Bugis Bone. Isu relasi genealogi ini telah menjadi pembenaran secara sosio-historis, meskpiun sampai hari ini belum tergambar struktur genealogi dengan mata-rantai nama nenek moyang pada kedua belah pihak. Namun, narasi lisan yang berkembang secara turun-temurun semakin menguatkan adanya hubungan genealogi Suwawa dan Bugis Bone yang sulit terbantahkan.

Dinamika Politik Ternate dan Makassar Berefek ke Suwawa

Dalam berbagai sumber menyebutkan bahwa sejak awal abad ke-17 wilayah Gorontalo terpaut dengan pengaruh kesultanan Ternate. Akan tetapi, dalam perjalanannya kemudian yaitu sekitar pertengahan  abad ke-17 Gorontalo mengalami dinamika sejarah dengan beralih hubungan politiknya mendekat ke Makassar. Peralihan itu didasari peristiwa tahun 1641 ketika Maluku lepas dari genggaman Portugis. Peralihan itu serta-merta memberikan peranan Makassar dari segi perdagangan. Pada peluang yang diciptakan Makassar kemudian mengambil peran ekonomi melalui perdagangan rempah-rempah Maluku dengan menerapkan kebijakan perdagangan bebas. Strategi perdagangan bebas  yang digalakkan oleh Gowa pada masa itu, berhasil menjadikan  pelabuhan Sombaopu sebagai enterport hasil alam yang menghubungkan kawasan timur dan barat.

Hal yang lebih penting dicatat atas dampak lepasnya Maluku dari Portugis itu yakni mengondisikan Makassar bertumbuh  menjadi kota perdagangan bebas. Bahkan, Makassar melalui pelabuhan Sombaopu kemudian berhasil muncul sebagai pemain penting dalam perdagangan di kawasan timur Nusantara. Dalam hal volume perdagangan, Makassar menempati enam kota pelabuhan besar di kawasan Asia Tenggara. Pencapaian penguasa Makassar  di bawah komando kerajaan Gowa telah memilih kebijakan pintu terbuka bagi perdagangan dan pelayaran dengan pihak luar. Dampak dari kebijakan pintu terbuka itu kemudian membawa pelabuhan Sombaopu berkembang semakin perkasa sebagai Pelabuhan internasional. Aktifitas perdagangan dan pelayaran di bandar Sombaopu diramaikan oleh pedagang asing seperti Cina, India, Arab, dan Eropa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Denmark, Prancis, dan Spanyol. Barang-barang ekspor dan impor dipertukarkan dengan lancer di pelabuhan Sombaopu yang dikawal oleh kerajaan Gowa-Tallo, terus berjalan dengan pesatnya. Dalam konteks regional, hubungan dagang antara Sombaopu juga terbina dengan baik dengan kota-kota pribumi seperti Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, Sumatera, Filipina, tidak terkecuali pelabuhan Donggala di Teluk Palu sebagai pelabuhan lokal yang cukup penting yang terkoneksi dengan Makassar [Haliadi, 2o16:17-18].

Hegemoni politik Gowa-Tallo kemudian mengalami titik balik pada medio abad ke-17  oleh karena kekalahan dalam Perang Makassar 1666-1667.  Kerajaan Gowa berhadapan dengan rivalnya yaitu Bone yang dibantu oleh VOC pada akhirnya harus mengakui kekalahannya. Perang Makassar yang berujung tumbangnya kekuatan Gowa itu melahirkan Perjanjian Bungaya [Cappaya ri Bungaya] yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 [Sagimun M.D., 231]. Perjanjian Bungaya itulah menandai berakhirnya kemegahan serta hegemoni politik Gowa termasuk negeri-negeri taklukannya di kepulauan Nusantara. Negeri negeri taklukan Gowa seperti  kawasan Teluk Palu, pulau-pulau Sula, pulau kekuasaan Ternate yang mencakup Selayar, Muna,  wilayah Pesisir Timur Sulawesi Sanana hingga Manado, kepulauan Banggai, Gapi; seluruh Mandar hingga Manado melingkupi Lambagi, Kaidipan, Tolitoli, Buwol, Dampelas, Balaisang, Silensak, dan Kaili pun lepas dari kendali Gowa.

Ketika Gowa mengalami kemunduran,  pada saat yang sama Bone tampil sebagai kerajaan kuat dan pemegang supremasi politik di Sulawesi Selatan. Hubungan Bone dan VOC dari waktu ke waktu sangat signifikan melalui pertemanan Arung Palakka dan Spellman. Spellman yang menjadi pimpinan VOC kemudian memberikan kepercayaan kepada raja Bone, Arung Palakka, menjalankan kebijakan politik terhadap negeri-negeri di daratan Sulawesi Selatan. Lebih daripada itu Bone juga melebarkan sayap pengaruhnya ke kawasan Nusantara, tidak terkecuali di wilayah Sulawesi Tengah, Banggai dan sekitarnya. Nadjamuddin dkk (2016:43) mengungkapkan, orang-orang Bugis banyak mendapatkan kesempatan menduduki posisi strategis di Sulawesi Tengah terutama di Donggala. Pilihan VOC itu sangatlah beralasan sebab pada faktanya pengaruh Bugis pada wilayah tersebut memanglah sangat kuat.

Aristokrat Bone memanfaatkan dengan baik wewenang yang diperolehnya itu, hingga ia mampu meraih posisi politik dan pengaruh sosial secara signifikan.  Penguasa Bone senantiasa menjadi perantara  apabila ada sesuatu kebijakan yang akan diterapkan oleh VOC terhadap wilayah-wilayah tengah dan utara pulau Sulawesi.

Apa yang terjadi pada Donggala di Sulawesi Tengah, tampaknya relevan situasi politik yang berlaku di Suwawa beserta kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Gorontalo. Dalam beberapa catatan yang ada, diperoleh kesan bahwa orang-orang Bugis hadir pula di Suwawa dalam urusan sosial, ekonomi, dan politik. Secara khusus dalam urusan politik, aristokrat Bugis dari kerajaan Bone disebutkan telah mendominasi jalannya komunikasi kuasa dan politik di negeri-negeri di sekitar Teluk Tomini. Dalam konteks itulah negeri Suwawa menjadi wilayah yang terpaut hubungan istimewa dengan kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan. Lebih daripada itu, pada akhir abad ke-17 kawasan perairan Banggai dan Teluk Tomini pun tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan politik dari kerajaan Bone di bawah komando Arung Palakka. Hal apa yang telah ditanamkan oleh Arung Palakka di Sulawesi Tengah, Suwawa dan sekitarnya kemudian dilanggengkan oleh raja-raja Bone pewarisnya seperti La Patau Matanna Tikka, Bataritoja Daeng Talaga, La Pareppa, La Temmassonge, hingga La Tenritappu.

Suwawa disebut juga menjadi bahagian dari arus kedatangan Bugis. Di bawah komando kerajaan Bone yang terkait misi politik, namun kemudian memiliki dampak dengan terbentuknya jaringan kekeluargaan melalui perkawinan. Itulah sebabnya dalam perkembangan sosial, ekonomi dan politik kerajaan Suwawa dan Bone-Bolango menunjukkan hubungan yang begitu dekat dengan petinggi-petinggi Bugis di Sulawesi Selatan. Beberapa nama aristokrat Bone yang seringkali disebut  memiliki keturunan  di Gorontalo dan sekitarnya di antaranya adalah Arung Tonra, Arung Panynyili, Arung Tanete, Arung Tibojong, Datu Sabutung, dan secara khusus La Mappapenning. Para bangsawan Bugis yang berwibawa tersebut disebutkan melakukan pernikahan dengan putri-putri istana manakala mereka sedang berada di sana mengemban tugas kerajaan Bone.

Jejak Hubungan Panjang Suwawa dan Bugis

Sebenarnya, hubungan Bugis  khususnya kerajaan Bone dengan Suwawa, bukanlah hal baru pada era kolonial saja, melainkan sudah tercipta pada masa yang lebih awal. Hubungan keduanya pada   abad ke-18 yang menjadi sorotan dalam artikel ini, dapat dilihat sebagai hubungan sosial yang berlanjut sebagai tradisi muhibah orang Bugis ke Suwawa pada masa sebelumnya. Rangkaian persitiwa berdasarkan narasi lokal menunjukkan kepada kita bahwa hubungan kerajaan Bugis Luwu dan Bone dengan Suwawa Gorontalo diprediksi kuat sudah berlangsung 200 tahun sebelumnya yakni sejak pertengahan ke-16. Maka, dapat dikatakan bahwa Hubungan Bone dengan Suwawa hingga abad ke-20 itu sesungguhnya sebuah jalinan integrasi sosial yang terpelihara dalam masa yang panjang.

Di samping hubungannya dengan Suwawa,  kerajaan Bone juga menjalin hubungan dekat dengan kerajaan di Sulawesi Tengah seperti Kaili yang diprediksi sudah terjalin pada abad ke-16 pula. Data dalam  lontara Bugis dan lontara Mandar misalnya, mengungkapkan adanya relasi Bone-Soppeng dan Balannipa (Mandar) secara sosial-politik dengan Kaili. Hubungan itu sudah terbaca  sejak pertengahan abad ke-16 di bawah kepemimpinan raja Bone La Tenrirawe Bongkangnge (1560-1564). La Tenrirawe pernah mengirim armada tentara Bugis dan Mandar untuk memberi bantuan pengamanan wilayah-wilayah kerajaan Kaili yang dilanda kekacauan pada masa itu. Pada urusan itu kedatuan  Soppeng dijabat oleh raja yang bergelar Matinroe ri Salassana turut mengerahkan parjurit Soppeng dalam misi ke utara di Kaili. (*)

Ayo tulis komentar cerdas